JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyatakan, tidak akan menambah lagi persediaan blangko e-KTP . Nantinya, pengadaan tersebut akan diganti dengan menggunakan aplikasi digital atau Identitas Kependudukan Digital .
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, kebijakan itu merupakan solusi asimetris sebagai langkah bijaksana mengubah penerbitan e-KTP yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
“Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blangko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (10/10). /2/2023).
Dia pun membeberkan tiga permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam percetakan e-KTP di depannya. Kendala itu adalah pengadaan blangko KTP Elektronik yang akan menyerap porsi anggaran cukup besar di Dukcapil.
Selain itu juga, masalah kendala jaringan internet di daerah yang disebutnya belum merata dapat menyebabkan proses perekaman e-KTP tidak sempurna.
Tak hanya itu, kendala lainnya yang dihadapi yakni pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua juga menurutnya menjadi salah satu kendala.
“Jadi kita tidak lagi menambahkan blangko tetapi kita mendigitalkan pelayanan adminduk. KTP elektronik diganti KTP digital,” jelasnya.
Zudan menjelaskan, Dukcapil saat ini menargetkan setidaknya sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
“Mari kita bertransformasi ke KTP digital. Target tahun ini 25 persen atau 50 juta penduduk Indonesia memiliki KTP digital di HP-nya,” paparnya.
