SULSELONLINE.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak kepala daerah melakukan korupsi karena biaya politik mahal.

KPK menyebut kepala daerah harus mengeluarkan biaya politik atau money politic ketika pemilu.

Alex mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPK dan Kemendagri, biaya alokasi calon kepala daerah/walikota/bupati mencapai Rp 20-30 miliar. Namun, dengan jumlah tersebut belum dapat memastikan pasangan calon kepala daerah memenangkan pemilu.

Baca JugaKemal Redindo Serahkan Alphard ke KPK

“Sehingga, terbayang berapa banyak biaya yang harus dilipatgandakan jika ingin menang,” ujar Alex.

Selain itu, sambung Alex, tak jarang, dana sponsor/vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon kepala daerah yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam memenangkan lelang proyek pembangunan nantinya.

Di sisi lain, Plh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mahfud MD menyampaikan bahwa politik uang akan selalu ada. Dia pun mengibaratkan pemimpin yang melakukan adalah seorang penjahat yang dapat merusak masa depan negara.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia harus secara kolektif melawan praktik curang itu. “Untuk itu perlu sinergi antara instansi, penyelenggara, penegak hukum, dan media. Jangan sampai ada intervensi atau ada tumpang tindih dalam menciptakan iklim pemilu yang berintegritas. Mari kuatkan rasa cinta terhadap bangsa ini dan sangat penting apabila terus disuarakan,” tegas Mahfud mengutip republika.(*)(

Post Views: 1,419