SULSELONLINE.COM – Badan Penyelenggara (BP) Haji memastikan bahwa wacana Pemerintah Arab Saudi untuk memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen tidak akan direalisasikan. Kepastian itu diperoleh usai diskusi intens antara BP Haji dengan otoritas Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengakui bahwa sebelumnya memang ada pembahasan internal di pihak Arab Saudi terkait evaluasi pelaksanaan ibadah haji Indonesia. Dari evaluasi tersebut, sempat muncul wacana pemangkasan kuota hingga 50 persen sebagai bentuk peringatan.
“Wacana Arab Saudi tersebut berkembang setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025) malam.
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia untuk musim 2025 belum sepenuhnya optimal. Wacana pemangkasan kuota pun muncul sebagai langkah antisipatif agar berbagai persoalan teknis tidak terulang pada musim haji 2026.
Namun, hasil diskusi antara Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dan otoritas Arab Saudi membuahkan kepastian bahwa wacana tersebut dibatalkan.
“Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” kata Dahnil.
Ia menambahkan, kepercayaan tersebut diperkuat dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional dan fokus. Hal ini menjadi sinyal kuat komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji di masa depan.
“Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji,” tambahnya.
Menanggapi kabar wacana pemangkasan kuota, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menyatakan akan melayangkan protes keras jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan oleh pihak Arab Saudi. Meski belum mendapatkan informasi resmi soal pemangkasan kuota, Maman menegaskan bahwa DPR justru terus meminta penambahan kuota untuk Indonesia.
“Saya tidak tahu jika ada wacana kuota haji RI dikurangi demi kualitas pelayanan. Tapi tentu kami akan protes,” ujar politikus PKB itu di kompleks parlemen, Rabu (11/6/2025).
Maman menegaskan bahwa pemangkasan kuota justru akan berdampak besar terhadap antrean haji yang selama ini sudah sangat panjang. Ia menilai, alih-alih dikurangi, kuota haji Indonesia justru harus ditambah mengingat tingginya animo masyarakat.
BP Haji menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu pemangkasan kuota. Pemerintah akan mengawal penuh agar hak kuota jemaah Indonesia tetap terjaga.
Dengan pembatalan wacana ini, Indonesia masih memegang posisi strategis sebagai salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dengan hubungan bilateral yang baik dengan Pemerintah Arab Saudi sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.(*)
Tinggalkan Balasan