MAKASSAR — Dinas Pendidikan Kota Makassar mencatat sebanyak 858 kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP masih belum terisi hingga akhir Juli 2025. Kuota tersebut tersebar di 20 sekolah, mayoritas berada di kawasan perbatasan kota.
Beberapa sekolah dengan kuota kosong di antaranya adalah SMPN 9 di Jl Ir Sutami, SMPN 11 di Jl Kapasa, SMPN 14 di Jl Asrama Haji, SMPN 15 di Barombong, SMPN 32 di Jl Dg Ramang, SMPN 54 di Jl Tanjung Merdeka, serta SMPN 51 di Kecamatan Manggala.
Isu ini menjadi perhatian Komisi D DPRD Makassar dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kamis (24/7/2025) di Balai Kota Makassar.
Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menyebut salah satu penyebab tidak terisinya kuota adalah keterbatasan akses transportasi menuju sekolah-sekolah tersebut. “Di wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate, hampir tidak ada sekolah negeri yang mudah diakses. Sekolah-sekolah di daerah perbatasan tidak memiliki jalur transportasi umum,” ungkap Ari.
Dalam pertemuan itu, Pemkot Makassar menyatakan akan menyiapkan transportasi khusus untuk memudahkan akses pelajar ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota. Selain itu, Disdik juga didorong untuk mengajukan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah kawasan padat penduduk.
Ari juga menyoroti ketimpangan jumlah sekolah di Makassar. “Saat ini, SD negeri mencapai lebih dari 300, sementara SMP negeri hanya sekitar 55. Wajar jika banyak lulusan SD tidak tertampung di SMP negeri,” ujarnya.
Ia mendukung rencana regrouping SD dan pemberdayaan sekolah swasta sebagai alternatif solusi. Namun karena kendala ekonomi, banyak warga tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Untuk itu, Pemkot Makassar tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu agar bisa mengakses sekolah swasta.
“Kami sepakat, sekolah swasta harus diberdayakan. Pemkot sedang memikirkan bentuk pembiayaannya, apakah melalui subsidi atau skema lain,” kata Ari yang juga legislator dari Partai NasDem.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengakui adanya masalah siswa yang tidak tertampung meski masih tersedia banyak kuota di sekolah lain. Ia menegaskan pentingnya pemerataan akses dan penataan sistem zonasi serta rombel yang adil.
“Kita tidak ingin terulang lagi kasus siswa yang tidak tercatat dalam Dapodik. Tahun lalu, lebih dari 1.000 siswa di 16 sekolah diketahui tidak terdaftar karena melebihi kuota rombel,” ungkap Munafri.
Menurutnya, Pemkot telah mengusulkan penambahan kuota rombel dari 32 menjadi 40 di sekolah-sekolah favorit. Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kalau tidak disetujui, maka kita tidak bisa memaksakan penambahan siswa di sekolah padat. Solusinya adalah mengoptimalkan sekolah-sekolah yang masih sepi peminat dan membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta,” tegasnya.
Munafri memastikan, Pemkot berkomitmen agar tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan, khususnya akibat keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengimbau orang tua segera mengisi sisa kuota yang masih tersedia di 20 SMP tersebut. “Pendaftaran masih dibuka hingga kuota terpenuhi. Orang tua bisa langsung datang ke sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya.
Berikut daftar sekolah dengan sisa kuota PPDB jenjang SMP:
- SMPN 9 Makassar – 16 kuota
- SMPN 11 Makassar – 116 kuota
- SMPN 14 Makassar – 1 kuota
- SMPN 15 Makassar – 10 kuota
- SMPN 16 Makassar – 154 kuota
- SMPN 21 Makassar – 37 kuota
- SMPN 26 Makassar – 10 kuota
- SMPN 32 Makassar – 74 kuota
- SMPN 34 Makassar – 127 kuota
- SMPN 35 Makassar – 60 kuota
- SMPN 36 Makassar – 3 kuota
- SMPN 45 Makassar – 2 kuota
- SMPN 46 Makassar – 35 kuota
- SMPN 47 Makassar – 7 kuota
- SMPN 49 Makassar – 45 kuota
- SMPN 50 Makassar – 64 kuota
- SMPN 51 Makassar – 2 kuota
- SMPN 53 Makassar – 7 kuota
- SMPN 54 Makassar – 42 kuota
- SMPN 55 Makassar – 46 kuota
Tinggalkan Balasan