MAKASSAR — Langkah Pemerintah Kota Makassar yang mendorong masyarakat beralih menjadi wirausaha sebagai solusi menekan angka pengangguran, menuai tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Sejumlah legislator menilai pendekatan ini relevan, namun mengingatkan pentingnya dukungan sistemik agar tidak berhenti sebagai slogan.
Sebelumnya, Pemkot Makassar mengajak warga mengubah pola pikir dari ingin menjadi pegawai menjadi pelaku usaha, serta memperkenalkan program Mulia Creative Hub sebagai wadah pengembangan industri kreatif. Namun, meningkatnya jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan belakangan ini menjadi sorotan kalangan dewan.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah strategis. Namun, ia menekankan perlunya infrastruktur pendukung, terutama bagi warga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jangan hanya mendorong warga jadi pengusaha tanpa akses ke permodalan, pelatihan, dan pasar. Harus ada ekosistem usaha yang konkret,” ujarnya, Senin (28/7).
Politikus Fraksi NasDem ini mengingatkan, berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Sulsel per Februari 2025 mencapai 238.800 orang, meningkat sekitar 8.000 orang dari tahun sebelumnya. Angka PHK juga menunjukkan tren kenaikan.
Ari menegaskan, program seperti Creative Hub harus benar-benar menjadi ruang pemberdayaan yang terhubung dengan sektor industri dan pelaku UMKM. “Program ini bagus, tapi harus menyentuh masyarakat di lapangan, bukan hanya dipusatkan di satu titik. Ini bukan sekadar soal membangun gedung, tapi menyiapkan masa depan tenaga kerja,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, dr Yulius Patandianan, memberikan catatan kritis terhadap pendekatan wirausaha yang diambil pemerintah kota. Ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak menjadi pelarian atas persoalan pengangguran yang semakin kompleks.
“Berwirausaha itu butuh pendampingan serius, pelatihan yang terukur, dan jaminan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Yulius juga menyoroti realitas bahwa mayoritas angkatan kerja di Indonesia, termasuk Makassar, masih didominasi lulusan SD hingga SMA. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hanya 15 persen dari 145 juta angkatan kerja nasional yang berlatar pendidikan tinggi.
“Realitas ini harus direspons dengan kebijakan yang realistis. Jangan biarkan masyarakat bertarung di pasar bebas tanpa bekal keterampilan dan modal,” ujarnya.
Ia mendorong Pemkot Makassar bekerja sama dengan lembaga seperti BAZNAS dan Disnakertrans untuk memastikan program pelatihan benar-benar melahirkan tenaga kerja yang mandiri dan produktif.
“Creative Hub bisa jadi ruang pemberdayaan, tapi jangan eksklusif. Harus ada road map yang jelas agar program ini menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan korban PHK,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan