SULSELONLINE.COM – Tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menuai kritik publik. Nilainya dinilai berlebihan, kontras dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi, sementara pemerintah gencar menggaungkan efisiensi anggaran.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut setiap anggota dewan menerima tunjangan rumah Rp50 juta per bulan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dalam setahun, jumlahnya mencapai Rp600 juta per anggota. Dengan total 580 anggota, negara harus menyiapkan anggaran Rp348 miliar. Jika dihitung satu periode DPR selama lima tahun, jumlahnya bisa mencapai Rp1,74 triliun.
Besaran dana itu, jika dialihkan, setara dengan 34,8 juta porsi makanan gratis dengan asumsi Rp10 ribu per porsi. Artinya, puluhan juta anak Indonesia bisa mendapat makan gratis dari alokasi tersebut.
Putri Presiden ke-4 RI, Yenny Wahid, mengingatkan pejabat agar menahan diri dalam menggunakan anggaran negara. Ia menilai pemberian tunjangan hingga Rp3 juta per hari per anggota DPR terlalu mewah. Menurutnya, kompleks perumahan DPR seharusnya dapat dimanfaatkan, bukan malah menambah beban APBN.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, besarnya tunjangan DPR melukai hati rakyat. Menurutnya, tidak ada anggota DPR yang hidup dalam kekurangan sehingga tunjangan besar ini sebaiknya dikurangi. Ia bahkan memperingatkan kebijakan ini bisa memicu keresahan publik.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menilai tunjangan tersebut mencerminkan ketidakadilan sosial. Ia membandingkan pendapatan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan dengan nasib buruh di Jakarta yang hanya menerima upah minimum sekitar Rp5 juta per bulan, atau Rp150 ribu per hari. “Buruh masih pontang-panting memperjuangkan kenaikan upah, sementara wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih,” ujarnya.(*)
Tinggalkan Balasan