SULSELONLINE.COM – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan, menanggapi pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Menurutnya, pengalaman Purbaya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuatnya memahami persoalan ekonomi, namun belum terbukti dalam mengelola fiskal secara langsung.
“Sebetulnya, Purbaya bukan pilihan terbaik. Masih ada opsi yang lebih berpengalaman, misalnya Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara,” kata Fadhil, Selasa (8/9/2025).
Fadhil menilai Suahasil lebih memahami seluk-beluk Kementerian Keuangan sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih terarah. Ia juga mengingatkan, selama menjabat, Sri Mulyani diakui dunia usaha dan lembaga keuangan internasional karena mampu menjaga kebijakan fiskal tetap stabil, hati-hati, dan berkelanjutan. Hal itu membuat Indonesia menjadi tujuan investasi.
Namun, pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani dianggap terlalu mengakomodasi keinginan presiden, yang berujung pada meningkatnya utang publik dan menurunnya kredibilitas kebijakan fiskal. Hingga kini, alasan Presiden Prabowo menggantikan Sri Mulyani belum terungkap. Fadhil menekankan, pemerintah perlu memastikan bahwa pergantian ini tidak terkait dengan penjarahan kediaman Sri Mulyani, yang dituding akibat kebijakan fiskal tak pro rakyat.
“Kalau alasannya itu, reaksi negatif dari dunia usaha, pasar, dan masyarakat bisa semakin besar,” ujarnya. Ia menambahkan, siapapun Menteri Keuangan berikutnya tetap akan menghadapi persoalan fiskal yang rumit.
Respon Celios: Pergantian Jadi Sinyal Positif
Berbeda dengan Fadhil, Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai pergantian Sri Mulyani justru positif bagi perekonomian. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut desakan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama muncul dari think tank dan masyarakat sipil, terutama karena dianggap gagal mendorong kebijakan pajak yang adil, pengelolaan belanja yang hati-hati, dan mengendalikan beban utang.
“Celios akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan baru secara kritis dan berbasis data. Tugas mendesak bagi Purbaya adalah mengembalikan kepercayaan publik,” kata Bhima.
Pekerjaan Rumah untuk Purbaya
Celios menyoroti sejumlah agenda prioritas yang perlu segera ditangani, antara lain:
1. Strategi penerimaan pajak yang lebih adil, misalnya menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen atau menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan.
2. Efisiensi anggaran berbasis kajian makroekonomi tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur.
3. Restrukturisasi utang, termasuk opsi debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga debt cancellation.
4. Pencopotan wakil menteri dan pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan di BUMN untuk menghindari konflik kepentingan.
5. Evaluasi belanja perpajakan, termasuk audit terhadap penerima insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance.
“Insentif fiskal harus transparan dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antara perusahaan besar dengan UMKM,” tegas Bhima.(*)
Tinggalkan Balasan