SULSELONLINE.COM – Presiden Prabowo Subianto memastikan kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan target menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Kepastian ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan fokus pembangunan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Target yang dirinci antara lain: pembangunan area KIPP seluas 800–850 hektare, gedung perkantoran sebesar 20 persen, hunian layak dan berkelanjutan 50 persen, sarana-prasarana dasar 50 persen, serta indeks aksesibilitas kawasan sebesar 0,74.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ditargetkan 1.700–4.100 orang, dengan layanan kota cerdas mencapai 25 persen. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemerintahan digital di IKN.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan kini memasuki tahap kedua.

Infrastruktur yang dibangun mencakup Istana Negara, kantor kementerian koordinator, gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan sejumlah lembaga negara. Basuki menyebut Kementerian PANRB tengah menyiapkan skema pemindahan ASN dari 15 kementerian ke Nusantara secara bertahap.(*)