JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap daftar 15 pemerintah daerah (pemda) dengan jumlah dana mengendap terbanyak di bank hingga September 2025. Tak tanggung-tanggung, dana yang tidak terserap tersebut mencapai angka triliunan rupiah dan dinilai berdampak pada laju perekonomian di daerah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi teratas ditempati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, disebut akan segera memaksimalkan penyerapan anggaran yang selama ini belum optimal.
“Serapan rendah mengakibatkan meningkatnya simpanan uang Pemda yang menganggur di bank hingga mencapai Rp234 triliun. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat daring bersama para kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya memaparkan, total dana yang disimpan pemerintah daerah di bank naik signifikan dibanding September 2024 lalu yang tercatat Rp208,6 triliun.
Berikut daftar 15 pemerintah daerah dengan dana mengendap terbanyak per September 2025:
1. Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
2. Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
3. Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
4. Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
5. Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
6. Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
7. Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
8. Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
9. Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
10. Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
11. Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
12. Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
13. Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
14. Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
15. Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun
Purbaya juga menyoroti kebiasaan sejumlah pemerintah daerah yang menempatkan dana di bank pembangunan milik pusat alih-alih di bank daerah, sehingga perputaran ekonomi lokal menjadi terhambat.
“Daerah menaruh uangnya di bank pembangunan pusat seperti Bank Jakarta. Akibatnya, bank di daerah tidak bisa menyalurkan kredit ke pengusaha lokal,” ujarnya.
### Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Buka Data
Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang namanya tercantum dalam daftar lima besar menantang Menkeu untuk membuka data secara transparan.
“Saya sudah cek ke Bank BJB, tidak ada dana APBD yang disimpan dalam bentuk deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang benar-benar menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025), dikutip dari *TribunJabar.id.*
Dedi menilai pernyataan Menkeu dapat menggiring opini negatif seolah-olah daerah tidak becus mengelola anggaran. Ia khawatir tudingan tersebut bisa merugikan pemerintah daerah yang selama ini bekerja dengan baik.
“Ini harus diungkap secara terbuka agar publik tahu fakta sebenarnya. Jangan sampai semua daerah dianggap sama. Daerah yang bekerja dengan baik bisa ikut terdampak dan kehilangan daya dukung fiskal,” tegas Dedi.
Ia kembali mendesak agar Kementerian Keuangan mempublikasikan secara rinci daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan anggarannya dan masih menempatkan dana dalam bentuk deposito.
“Umumkan saja daerah mana yang belum membelanjakan anggarannya dengan baik. Kalau ada yang disimpan dalam bentuk deposito, sebutkan secara terbuka,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan