Oleh: Razikin Juraid, Ketua Bidang Politik DPP KNPI dan Presiden Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta

*********************

Terlepas dari segala kontroversi yang mengiringinya, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto seharusnya ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang utuh dan berimbang. Soeharto bukan sekadar tokoh masa lalu, tetapi sosok yang memainkan peran sentral dalam membentuk fondasi kemajuan Indonesia modern.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil keluar dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, menegakkan stabilitas nasional, serta mencapai swasembada pangan — sebuah prestasi besar yang diakui dunia. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang relatif stabil menjadikan Indonesia disegani di kawasan Asia Tenggara. Soeharto juga dikenal mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah ancaman perpecahan dan dinamika geopolitik yang kompleks pada masa Perang Dingin.

Melalui arah pembangunan nasional yang berkesinambungan, Soeharto meletakkan dasar ekonomi yang kuat melalui Repelita dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Program-program tersebut bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menjadi pedoman bagi keberlanjutan pembangunan nasional hingga dekade-dekade berikutnya. Keberhasilannya dalam menciptakan ketahanan pangan dan menurunkan angka kemiskinan di era awal Orde Baru mencerminkan kepemimpinan yang visioner, pragmatis, dan berorientasi pada hasil.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak harus dimaknai sebagai upaya menutup mata terhadap sisi kelam masa pemerintahannya. Sebaliknya, hal itu dapat dilihat sebagai langkah rekonsiliasi sejarah bangsa — pengakuan terhadap jasa besar sekaligus refleksi atas perjalanan panjang demokrasi Indonesia. Dalam sejarah bangsa mana pun, pahlawan sejati bukanlah sosok tanpa cela, melainkan mereka yang meninggalkan jejak abadi bagi kemajuan rakyat dan negara.

Soeharto telah memberikan arah, struktur, dan sistem yang membawa Indonesia pada fase pembangunan nasional yang paling panjang dan konsisten. Di tengah segala perdebatan, wacana ini seharusnya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menilai sejarah dengan jernih, menempatkan jasa dan kekurangan dalam proporsinya masing-masing, serta mengambil pelajaran berharga bagi masa depan kepemimpinan nasional.