MAROS – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga November 2025 baru mencapai Rp263 miliar, atau sekitar 73 persen dari total target Rp357 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp94 miliar yang harus dikumpulkan Pemerintah Kabupaten Maros hingga akhir tahun anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengakui capaian tersebut masih perlu digenjot dalam dua bulan terakhir.
“Masih ada sekitar Rp90 miliar yang harus kita kejar. Beberapa perangkat daerah capaian PAD-nya masih rendah,” ujarnya usai rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Bupati, Rabu (12/11/2025).
Davied mencontohkan, Dinas Pariwisata baru mengumpulkan Rp2,5 miliar atau sekitar 38 persen dari target Rp6,7 miliar. Sementara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Kopumdag) baru mencapai Rp222 juta dari target Rp350 juta.
Meski begitu, ia tetap optimistis target PAD masih bisa dikejar berkat kontribusi dari sektor lain yang realisasinya tinggi.
“Pendapatan dari Bapenda, rumah sakit, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum cukup baik. Kita harap capaian tahun ini bisa mendekati realisasi tahun lalu yang mencapai 98 persen,” jelasnya.
Ia menyebut salah satu kendala utama tahun ini adalah turunnya pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akibat kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan biaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan MBR membuat mereka digratiskan untuk PBG dan BPHTB, sehingga pendapatan dari sektor ini menurun signifikan,” kata Davied.
Padahal, BPHTB selama ini menjadi penyumbang utama PAD Maros. Tahun 2023 penerimaan dari sektor ini mencapai Rp73 miliar, turun menjadi Rp64 miliar pada 2024, dan tahun ini baru sekitar Rp30 miliar.
Pembebasan MBR berlaku bagi warga berpenghasilan maksimal Rp7 juta bagi yang belum menikah dan Rp9 juta bagi yang sudah berkeluarga. “Ada sekitar 4.000 warga kategori MBR yang sebelumnya wajib membayar, kini dibebaskan,” tambahnya.
Kendati demikian, Davied optimistis capaian PAD bisa mendekati 97 persen tahun ini.
“Sudah ada komitmen sekitar Rp23 miliar akan masuk dari sektor pajak dan retribusi. Dari PBB sekitar Rp10 miliar, rumah sakit Rp11 miliar dari klaim BPJS, dan sekitar Rp24 miliar lainnya di luar BPHTB,” terangnya.
Khusus sektor pariwisata, rendahnya capaian disebut dipengaruhi faktor cuaca di awal tahun, meski kini mulai menunjukkan peningkatan.
“Kalau tren ini terus naik, pariwisata bisa menembus 48 hingga 50 persen dari target,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan sembilan jenis pajak daerah yang dikelola.
“Secara umum capaian pajak reklame dan pajak lainnya cukup baik. Tantangan terbesar tetap pada BPHTB karena berkurang sekitar Rp17 miliar akibat kebijakan pusat,” jelasnya.
Ferdiansyah menambahkan, Bapenda juga mulai memberikan surat teguran kepada pengembang perumahan yang belum melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Masih ada target sekitar Rp14 miliar dari total Rp46 miliar khusus untuk PBB,” ungkapnya.
Ia menyebut beberapa kecamatan masih memiliki capaian rendah, seperti Moncongloe 36 persen, Tanralili 49 persen, Tompobulu 46 persen, Turikale 56 persen, Maros Baru 67 persen, Bontoa 57 persen, dan Marusu 57 persen.
“Tim kami sudah turun ke 14 kecamatan. Ada data ganda dan wajib pajak yang masih memakai alamat developer. Ini sedang kami benahi,” katanya.
Selain itu, Bapenda juga akan menghapus beberapa objek fasilitas pemerintah dari daftar penetapan PBB karena tidak termasuk kategori objek pajak.
“Kita terus maksimalkan potensi yang ada agar PAD Maros bisa kembali mencapai target seperti tahun sebelumnya,” tutup Ferdiansyah.(*)
Tinggalkan Balasan