MAROS.COM – Pemerintah Kabupaten Maros kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Dalam satu hari, Selasa 25 November 2025, Maros berhasil meraih tiga penghargaan di sektor berbeda. Dua penghargaan diterima langsung oleh Bupati Maros dan satu penghargaan diterima Wakil Bupati Maros di kota lain pada waktu yang bersamaan.

Penghargaan pertama diperoleh Bupati Maros Chaidir Syam dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Maros menurunkan angka stunting secara signifikan. Penghargaan diserahkan di Green Forest, Bogor. Chaidir menjelaskan, Maros menjadi salah satu daerah dengan tingkat penurunan stunting tertinggi secara nasional, yakni hampir 12,5 persen dalam satu tahun. Hingga Oktober 2025, jumlah kasus stunting berada di angka 3.703 kasus.

“Ini adalah buah dari kolaborasi bersama. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga Forkopimda, swasta, dan masyarakat,” ujar Chaidir.

Upaya percepatan dilakukan melalui Program Intervensi Langsung di lapangan. Pada setiap lokus, petugas mengidentifikasi faktor penyebab dan menuntaskan masalah pada hari yang sama. “Misalnya jika determinannya adalah tidak adanya JKN, maka KIS/JKN langsung diaktifkan saat itu juga,” jelasnya.

Ke depan, tantangan utama adalah memastikan penerapan pola hidup sehat serta pemeriksaan ibu hamil, calon pengantin, dan balita berjalan optimal. Beberapa OPD ikut mengambil peran, seperti Dinas Perikanan yang memberikan tambahan nutrisi berbasis olahan ikan dan Dinas Pertanian yang menggelar Pasar Murah Stunting. Pemerintah juga memperkuat Integrated Layanan Primer (ILP) dan mengarahkan Dinas Sosial untuk melakukan intervensi bagi warga kurang mampu.

Selain itu, Chaidir juga menerima Penghargaan Atas Dedikasi, Komitmen, dan Kepeduliannya dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan desa dari DPP Apdesi di Kementerian Desa, Jakarta.

Di tempat berbeda, Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur menerima Penghargaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 di Novotel Samator, Surabaya, Jawa Timur. Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI itu diberikan karena Kabupaten Maros meraih nilai kualitas kebijakan dengan predikat “Unggul”.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. Setiap kebijakan dibuat dengan analisis, partisipasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Muetazim.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi agar seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran. “Jika kebijakan kita tepat dan berkualitas, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Itulah tujuan utama,” ujarnya.(*)