SULSELONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone di bawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin melaksanakan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dengan melibatkan tim evaluator dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Evaluasi tersebut digelar di La Teya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (15/12). Tim evaluator dari Pemprov Sulsel yang terlibat antara lain Setiawan Aswad, Andi Kasman, dan Rini, dengan peserta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bone.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai alat ukur kinerja pejabat selama menjalankan amanah jabatan.
“Evaluasi ini untuk melihat apakah pejabat yang bersangkutan berhasil atau tidak, cocok atau tidak dengan jabatannya. Semua harus siap menerima koreksi dan masukan,” kata Andi Asman kepada detikSulsel, Selasa (16/12/2025).
Dalam evaluasi tersebut, para pejabat pimpinan tinggi pratama diminta memaparkan capaian kinerja, program unggulan, serta inovasi di masing-masing perangkat daerah. Paparan itu menjadi dasar penilaian objektif bagi tim evaluator dalam memetakan potensi, kinerja, dan kecocokan pejabat dengan jabatan yang diemban.
Andi Asman menekankan bahwa evaluasi kinerja tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau bernuansa negatif. Menurutnya, evaluasi merupakan instrumen yang adil dan transparan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab jabatan dijalankan dengan baik.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat bersikap terbuka terhadap penilaian, tanpa terhalang status sosial maupun jabatan.
“Kalau kinerja di suatu dinas belum maksimal, itu harus diterima sebagai bahan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Asman menegaskan komitmen jajaran Pemkab Bone untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik. Evaluasi kinerja berbasis manajemen talenta ini diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bone juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Ia menekankan pentingnya pengelolaan desa berbasis usaha dan industri melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa memiliki sumber pendapatan yang mandiri.
“Dana desa harus memberikan dampak nyata. Desa perlu didorong berbasis usaha, industri, dan pendapatan agar lebih mandiri dan inovatif,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan