Prof Unhas:  Kontribusi PAD Luwu Raya Rp 6 Triliun, Pemprov Sulsel Sebut Rp 806 Miliar

MAKASSAR — Perbedaan data terkait kontribusi fiskal Luwu Raya kembali mengemuka di tengah menguatnya usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya. Pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Anas Iswanto Anwar, menyebut kontribusi wilayah Luwu Raya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan mencapai Rp 5–6 triliun per tahun.

Prof Anas mengatakan, berdasarkan data fiskal yang ia pelajari, sekitar 40 persen PAD Sulsel bersumber dari Luwu Raya. Dengan total APBD Sulsel yang berkisar Rp 10 triliun, kontribusi wilayah tersebut dinilai sangat signifikan.

“Artinya hampir setengah APBD Sulawesi Selatan ditopang oleh Luwu Raya. Kalau dilihat dari aspek fiskal, wilayah ini sebenarnya sudah cukup mandiri secara ekonomi,” ujar Prof Anas, Selasa (27/1/2026), seperti dikutip dari tribun-timur.com.

Namun, klaim tersebut berbeda dengan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sebuah video resmi, Pemprov Sulsel menyebut total pajak yang dihimpun dari wilayah Luwu Raya sepanjang 2025 hanya sebesar Rp 806 miliar dan masuk ke kas Pemprov Sulsel.

Pemprov Sulsel juga menyampaikan bahwa dana yang dialokasikan kembali ke Luwu Raya melalui berbagai skema pembangunan justru lebih besar. Alokasi tersebut meliputi pembangunan rumah sakit, infrastruktur jalan, serta dana bagi hasil (DBH) senilai Rp 934 miliar.

Selain itu, terdapat pula anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN melalui Provinsi Sulsel, antara lain program optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, serta bantuan alat dan mesin pertanian dengan total nilai Rp 107 miliar.

Dengan demikian, total anggaran pembangunan yang diklaim masuk ke Luwu Raya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun. Angka ini lebih besar sekitar Rp 234 miliar dibandingkan kontribusi pajak yang disebut Pemprov Sulsel berasal dari wilayah tersebut.

Perbedaan data antara akademisi dan pemerintah daerah ini memperlihatkan masih adanya perbedaan persepsi dan perhitungan terkait kontribusi fiskal Luwu Raya, yang menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan pemekaran Provinsi Luwu Raya.(*)