SULSELONLINE.COM – Anggota DPRD Kota Makassar Andi Tenri Uji Idris menegaskan komitmennya mengawal kebijakan di sektor pertanian dan perikanan agar tidak merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan. Penegasan itu disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, Senin (2/2).
Andi Tenri Uji yang juga menjabat Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan menyatakan fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara tegas, terutama terhadap kebijakan dan penerbitan izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup nelayan.
“Dalam forum ini saya mengingatkan semua pihak bahwa tugas saya di DPRD adalah memastikan tidak ada kebijakan ataupun izin yang justru menghancurkan rakyat. Jangan sampai negara hadir hanya untuk investasi, tapi abai terhadap penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti krisis pendapatan nelayan yang terjadi belakangan ini, termasuk matinya kepiting ekspor yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan perikanan Makassar. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi kuat adanya persoalan serius dalam pengawasan lingkungan.
“Krisis pendapatan nelayan dan matinya kepiting ekspor ini bukan peristiwa biasa. Ini bukti nyata ada kegagalan pengawasan lingkungan. Saya mencatat adanya pelanggaran fatal, khususnya terkait limbah dan pencemaran sungai di wilayah pesisir,” katanya.
Legislator dari daerah pemilihan Mamarita ini menilai pencemaran yang dibiarkan berlarut-larut akan berdampak langsung pada ekosistem perairan dan pada akhirnya memukul ekonomi nelayan. Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah tidak hanya mengejar target angka, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
“Jangan hanya mengejar angka investasi dengan mengorbankan keringat nelayan. Izin usaha tidak boleh keluar semudah membalikkan telapak tangan. Semua harus dikaji secara serius, termasuk dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
Andi Tenri Uji memastikan aspirasi nelayan akan dikawal bersama rekan-rekannya di Komisi B DPRD Kota Makassar, termasuk mendorong evaluasi terhadap izin-izin usaha yang diduga berkontribusi pada pencemaran lingkungan.
“Saya pastikan aspirasi ini tidak berhenti di forum. Kami di Komisi B akan mengawalnya secara serius, termasuk memanggil pihak-pihak terkait jika diperlukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan Tanjung Merdeka yang disebutnya sebagai urat nadi perikanan Kota Makassar. Menurutnya, kerusakan di wilayah tersebut akan berdampak langsung pada ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Tanjung Merdeka adalah urat nadi perikanan Makassar. Saya pastikan nadi itu akan terus berdenyut. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan yang merusak lingkungan dan memiskinkan nelayan,” tuturnya.(*)
Tinggalkan Balasan