MAROS — Status Geopark Maros Pangkep sebagai Global Geopark terancam mengalami degradasi menjelang revalidasi oleh tim asesor UNESCO pada Juli 2026 mendatang. Ancaman tersebut dipicu oleh kerusakan fasilitas di sejumlah site dalam kawasan geopark.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan pemerintah daerah akan berupaya maksimal agar status tersebut tetap dipertahankan.
“Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros Pangkep ini tidak terdegradasi seperti di Toba,” ujar Muetazim usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (5/5/2026).
Ia mengakui potensi degradasi tetap ada. Namun, berdasarkan penjelasan pengelola, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi melalui sejumlah langkah perbaikan.
Muetazim menjelaskan, beberapa perbaikan fasilitas yang akan dikunjungi asesor tidak membutuhkan anggaran besar. Salah satunya adalah perbaikan akses jalan di kawasan Berua yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.
“Anggarannya bisa kita patungan, termasuk melalui CSR,” jelasnya.
Ia menambahkan, perbaikan yang dilakukan saat ini masih bersifat minor akibat keterbatasan anggaran pasca kebijakan efisiensi. Sementara itu, perbaikan skala besar seperti jembatan gantung di Pattunuang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
“Kalau yang di Pattunuang itu anggarannya besar dan tidak mungkin kita kerjakan dalam tempo dua bulan,” tambahnya.
General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk mendukung proses revalidasi. Dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah site yang menjadi fokus penilaian tim asesor UNESCO.
“Seluruh rekomendasi UNESCO telah kami kerjakan sejak tahun 2023. Jadi kami sangat optimistis status ini akan tetap kita pertahankan,” ujarnya.
Optimisme serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Andi Mirna, menyebut pihaknya telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp500 juta guna mendukung perbaikan sarana dan prasarana di kawasan geopark.
“Iya memang banyak yang rusak fasilitasnya. Kita ada dana hibah dari Pemprov untuk pengelola,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui anggaran tersebut masih terbatas sehingga diperlukan dukungan tambahan dari berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Maros dan Pangkep.
“Makanya dananya bukan dari pemerintah saja, tapi urunan dari pihak BUMN agar lebih ringan,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan