SULSELONLINE.COM – Kabar baik bagi lulusan SMA, sarjana hingga doktor yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah mengusulkan 210 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Usulan tersebut merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan ASN yang rutin diajukan pemerintah daerah setiap tahun. Namun hingga saat ini, formasi yang diajukan masih menunggu proses verifikasi dan persetujuan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan kebutuhan pegawai kepada KemenPAN-RB.
“Kami sudah mengusulkan formasinya, tetapi sampai sekarang belum ada persetujuan dari KemenPAN-RB,” ujar Kamelia di Balai Kota Makassar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, jumlah formasi yang diusulkan belum tentu disetujui seluruhnya karena pemerintah pusat akan melakukan kajian berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai gaji pegawai baru.
Selain itu, pemerintah pusat juga mempertimbangkan kebutuhan nasional serta kondisi riil masing-masing daerah sebelum menentukan jumlah formasi yang akan dibuka.
“Pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan sesuai kondisi di lapangan. Keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat, termasuk berapa formasi yang disetujui dan apakah akan dibuka atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Makassar, Fadli, mengungkapkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam usulan CPNS tahun ini.
Kebutuhan tenaga guru, khususnya guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi prioritas seiring pengembangan satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Saat ini, Pemkot Makassar memiliki lima PAUD negeri yang belum seluruhnya didukung tenaga pendidik berstatus ASN.
“Formasi yang paling banyak memang untuk guru, terutama guru PAUD,” kata Fadli.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kota mengusulkan lebih dari 20 formasi guru PAUD. Langkah ini dilakukan guna memperkuat layanan pendidikan pada unit PAUD yang telah beroperasi.
Selain tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga mengusulkan sejumlah formasi di bidang kesehatan. Kebutuhan tenaga teknis lainnya turut menjadi perhatian, termasuk dokter hewan yang jumlahnya saat ini dinilai masih kurang.
Menurut Fadli, berkurangnya tenaga dokter hewan terjadi setelah adanya penarikan sebagian personel ke instansi tingkat pusat. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan pelayanan di daerah sehingga perlu dilakukan penambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS.
Ia menegaskan bahwa usulan yang diajukan merupakan formasi CPNS yang terbuka untuk umum, bukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini untuk CPNS dan terbuka bagi masyarakat umum, bukan PPPK,” tegasnya.
Seluruh usulan formasi tersebut telah diajukan sejak awal tahun dan kini menunggu keputusan pemerintah pusat terkait jumlah kebutuhan ASN yang akan disetujui untuk Kota Makassar pada tahun 2026.(*)
Tinggalkan Balasan