MAROS – Bandara Internasional Sultan Hasanuddin belum membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 senilai Rp17 miliar. Kondisi ini membuat realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mandai masih jauh dari target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026, Kecamatan Mandai baru membukukan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp2,29 miliar atau 10,35 persen dari target Rp22,1 miliar.

“Jika bandara belum membayar pajak, maka capaian Mandai akan sangat minim,” kata Ferdiansyah, Rabu (15/7/2026).

Selain Mandai, realisasi PBB-P2 di sejumlah kecamatan juga masih rendah. Tanralili baru mencapai Rp870 juta atau 38,16 persen dari target Rp2,28 miliar, Moncongloe Rp1,23 miliar atau 27,23 persen dari target Rp4,6 miliar, dan Lau Rp617 juta atau 23,88 persen dari target Rp1,1 miliar.

Secara keseluruhan, penerimaan PBB-P2 Kabupaten Maros baru mencapai sekitar Rp13 miliar dari target Rp47 miliar.

Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur menjelaskan pembayaran PBB-P2 Bandara Sultan Hasanuddin masih menunggu penetapan batas wilayah sebagai dasar penghitungan besaran pajak.

“Sudah tidak ada masalah. Ada sedikit perubahan karena batas pembayaran yang sebelumnya September kini dimajukan ke Juni. Pembayaran dipastikan dilakukan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Sementara itu, PGS Branch Communication & CSR Department Head Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menegaskan PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Menurutnya, Bupati Maros telah menerbitkan keputusan penghapusan sanksi administratif PBB-P2 dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Maros dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kebijakan tersebut membebaskan denda keterlambatan bagi pembayaran yang dilakukan pada 4 Juli hingga 31 Agustus 2026.

“PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin akan melaksanakan keputusan Bupati tersebut,” kata Taufan.

Di sisi lain, aktivitas Bandara Sultan Hasanuddin terus meningkat. Selama Januari-Mei 2026, jumlah penumpang mencapai 3.874.409 orang, naik 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 3.692.155 penumpang.

Taufan menyebut kenaikan itu dipengaruhi potongan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar 50 persen pada masa Idulfitri, sehingga harga tiket lebih terjangkau.

Rute favorit penumpang masih didominasi Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Hingga akhir 2026, jumlah penumpang diproyeksikan meningkat sekitar 1 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 9,1 juta orang.

Peningkatan penumpang juga diikuti kenaikan pergerakan pesawat sebesar 8,23 persen menjadi 31.138 pergerakan pada Januari-Mei 2026, dari sebelumnya 28.770. Namun, volume kargo justru turun 6,14 persen, dari 46.081 ton menjadi 43.253 ton.

Salah seorang penumpang, Indra, mengaku harga tiket tujuan Jakarta yang dibelinya kini sekitar Rp2 juta atau naik sekitar Rp300 ribu dibanding sebelumnya. Meski demikian, ia tetap memilih pesawat karena waktu tempuh yang jauh lebih singkat.

“Kalau naik kapal waktunya lebih lama, jadi mau tidak mau tetap naik pesawat. Harapannya harga tiket tetap stabil karena mobilitas kami tinggi,” ujarnya.(*)