SULSELONLINE.COM – Kabupaten Maros mencatatkan kinerja terbaik dalam realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sulawesi Selatan hingga akhir Juli 2026. Capaian tersebut menempatkan Maros di posisi teratas dibandingkan seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan APBD Maros telah mencapai 52,58 persen. Angka ini tidak hanya menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan, tetapi juga melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di provinsi tersebut yang berada pada angka 41,07 persen.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maros. Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap mampu menjaga kinerja pendapatan daerah. Ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Chaidir, Minggu (26/7/2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan pemerintah daerah akan terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang ada tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati peringkat kedua dengan realisasi pendapatan sebesar 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen. Selanjutnya, Kota Parepare mencatat realisasi 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan realisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
“Di tengah kebijakan efisiensi, kekuatan keuangan daerah sangat bergantung pada optimalisasi pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah. Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja agar target pendapatan APBD Maros dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, sejumlah daerah masih mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten Takalar mencapai 47,08 persen, Bone 45,40 persen, Luwu Utara 44,67 persen, Pinrang 42,51 persen, hingga Kabupaten Gowa yang baru merealisasikan 27,78 persen.
Data tersebut menunjukkan hanya segelintir daerah di Sulawesi Selatan yang berhasil menembus realisasi pendapatan di atas 50 persen hingga akhir Juli 2026, dengan Kabupaten Maros menjadi daerah dengan capaian tertinggi.
Paparan realisasi pendapatan APBD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulawesi Selatan itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026). (*)
Tinggalkan Balasan