Makassar – Genap sebulan insiden tragis yang melanda kantor DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025). Peristiwa nahas tersebut menjadi salah satu kejadian paling mencekam dalam sejarah lembaga wakil rakyat di kota ini.
Massa brutal merangsek masuk ke gedung DPRD saat Rapat Paripurna Pembahasan APBD Perubahan 2025 berlangsung. Aksi pelemparan batu, pengrusakan fasilitas, penembakan busur hingga bom molotov berlangsung hingga dini hari. Sejumlah kendaraan milik wakil rakyat dan pejabat pemerintah turut hangus terbakar.
Tragedi ini merenggut tiga korban jiwa, yakni Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah Syaiful, fotografer Humas DPRD Muhammad Akbar Basri, serta staf pendamping anggota dewan Sarinawati.
Selasa (30/9/2025) malam, Sekretariat DPRD Makassar menggelar doa bersama dan salat berjamaah di Lapangan Tenis DPRD untuk mengenang peristiwa tersebut. Agenda ini dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dihadiri oleh para legislator DPRD Makassar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Ketua DPRD Supratman, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifli, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, serta Dandim 1408/BS Letkol Inf Franki Susanto.
Ketua DPRD Makassar Supratman dalam kesempatan itu mengenang suasana mencekam malam kejadian. Ia mengaku tak pernah membayangkan peristiwa berdarah tersebut, yang tak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga merenggut tiga nyawa. Meski kantor DPRD kini sudah tidak bisa digunakan, agenda kedewanan tetap berjalan. DPRD bahkan telah menuntaskan pengesahan APBD Perubahan 2025 dan bersiap membahas APBD Pokok 2026.
Sementara itu, Sekretariat DPRD saat ini memanfaatkan rumah jabatan Ketua DPRD di Jalan Letjen Hertasning untuk kerja-kerja administratif, sedangkan rapat sementara dilakukan secara virtual.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa insiden ini meninggalkan luka mendalam. Ia menegaskan tidak ada yang bisa dilakukan selain mengirim doa terbaik bagi para korban. Munafri juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah kota dan DPRD agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Sebagai solusi sementara, Pemkot Makassar menyiapkan gedung kantor sementara untuk DPRD. Munafri berharap dalam waktu dekat seluruh anggota DPRD beserta jajarannya bisa segera menempati gedung tersebut. Selain itu, ia juga memastikan pembangunan kantor baru DPRD akan menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Munafri, kantor baru DPRD bukan hanya kebutuhan kelembagaan, tetapi juga bentuk pelayanan publik. Dengan sistem keamanan lebih baik serta fasilitas modern, gedung baru diharapkan mampu mendukung kinerja wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan representasi publik.
Saat ini, terdapat dua skema pembangunan yang tengah ditempuh. Pertama, rehabilitasi bangunan baru DPRD yang ditargetkan rampung tahun ini. Kedua, rekonstruksi gedung lama DPRD setelah tahap persiapan selesai. (*)
Tinggalkan Balasan