MAROS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros menghentikan sementara penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan.
Kepala BPBD Maros, Towadeng, mengatakan penghentian dilakukan karena wilayah Maros mulai memasuki musim hujan. “Untuk sementara penyaluran air dihentikan karena sudah memasuki musim hujan. Namun, jika ada permintaan mendesak, terutama dari rumah ibadah atau pesantren yang kekurangan air, kami tetap siap menyalurkan,” jelasnya, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, BPBD telah menyalurkan sekitar 550 tangki air bersih ke sejumlah wilayah dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter, sehingga total volume yang telah disalurkan mencapai 2.750.000 liter. Empat kecamatan tercatat sebagai penerima terbesar, yakni Bontoa, Lau, Marusu, dan Maros Baru, disusul wilayah Simbang dan Turikale.
“Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter. Kami fokus pada daerah pesisir yang paling terdampak,” tambah Towadeng.
Meski hujan mulai turun sejak pertengahan Oktober, dua kecamatan masih mengalami keterbatasan air. “Wilayah Bontoa dan Lau belum sepenuhnya pulih dari dampak kekeringan,” katanya.
Towadeng menuturkan, masyarakat pesisir biasanya memanfaatkan air empang untuk kebutuhan sehari-hari, namun tahun ini kondisi jauh lebih baik berkat bantuan berbagai pihak. “Alhamdulillah, masyarakat tidak lagi menggunakan air empang. Sinergi antar lembaga semakin baik, penyaluran air juga berjalan efektif,” ujarnya.
Pendistribusian tahun ini melibatkan banyak pihak, termasuk BPBD Provinsi, Pertamina Patra Niaga, Bank Sulselbar, PMI, dan Baznas. Menurut Towadeng, capaian distribusi tahun ini melampaui target berkat dukungan dari lembaga yang sebelumnya belum berpartisipasi.
“Anggaran berasal dari pemerintah daerah, tetapi dukungan swasta dan masyarakat juga besar. Tahun ini kami operasikan lima armada penuh, ditambah bantuan dari provinsi,” ungkapnya.
Salah satu warga Kecamatan Marusu, Raiah, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih tersebut. Sebelum ada bantuan, warga hanya mengandalkan air empang yang berwarna kehijauan, berbau, dan terasa asin.
“Di sini susah air bersih, biasanya pakai air empang yang berbau dan asin,” kata Raiah.
Meski tidak layak konsumsi, air empang tetap digunakan untuk mencuci dan mandi. Sementara untuk memasak dan minum, warga terpaksa membeli air tangki seharga Rp100 ribu.
“Kalau tidak ada uang, kami campur sedikit air bersih yang ada. Air hujan yang ditampung juga sudah habis, sedangkan PDAM tidak mampu menyalurkan air ke wilayah kami,” ujarnya. (*)
Tinggalkan Balasan