JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.
Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.
“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi langkah revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah agar langsung menyentuh rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).
Menurutnya, arah kebijakan fiskal yang digagas Menkeu Purbaya sudah berada di jalur tepat, namun efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal. Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan yang mendorong kemandirian fiskal agar desentralisasi keuangan menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.
“Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan langsung denyut kehidupan di lapangan yang kerap luput dari perhatian pusat. Daerah membutuhkan bimbingan, bukan sekadar transfer dana. Diperlukan supervisi konstruktif agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.
Tamsil juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan publik yang mampu menstimulasi infrastruktur dan layanan publik secara mandiri serta akuntabel.
“Daerah dengan kredibilitas fiskal perlu diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti *municipal bond* bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas kebijakan pusat. Tamsil menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.
“Keadilan fiskal bukan hanya pembagian angka, melainkan pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus seirama. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Tamsil menutup dengan menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan di atas moral keadilan. Ia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan krusial untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Namun kami juga ingin memastikan keberanian fiskal ini benar-benar menumbuhkan daerah, karena sejatinya keadilan fiskal adalah napas kemakmuran bangsa,” tandasnya.
Menkeu Purbaya di kesempatan yang sama mengatakan, dirinya belum dapat banyak berkomentar karena pertemuan tersebut merupakan raker pertama dengan DPD sejak ia menjabat.
“Saya baru mulai berdiskusi dengan DPD, jadi belum bisa banyak menjelaskan tentang pembahasannya maupun perkembangan di kementerian dan anggaran,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, ia menegaskan Kementerian Keuangan memastikan setiap dana digunakan secara optimal. Pemerintah, kata Purbaya, juga memberikan tambahan bantuan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.(*)
Tinggalkan Balasan