Makassar – Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU, pemadaman listrik bergilir, kelangkaan gas LPG 3 kilogram, hingga krisis air bersih akibat kemarau memicu keresahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kondisi tersebut mendapat perhatian kepolisian. Polda Sulsel turun tangan mengantisipasi potensi gejolak sosial yang dapat muncul akibat terganggunya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kanit 3 Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Sulsel, AKP Jamaluddin, meminta seluruh pihak menyajikan informasi secara terbuka dan akurat untuk mencegah kepanikan serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal tersebut disampaikan Jamaluddin saat ditemui di Kafe Co Hans, Jalan Abdullah Dg Sirua, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Kamis (10/9/2026) siang.
Jamaluddin mengatakan gangguan terhadap pasokan kebutuhan dasar, seperti BBM dan listrik, sangat sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Karena itu, informasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai penting untuk mencegah ketakutan berlebihan di tengah warga.
“Persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar warga perlu disikapi dengan bijak. Penyampaian informasi yang akurat dan edukatif sangat penting agar tidak memicu kepanikan massal di lapangan,” ujar Jamaluddin.
Menurut Jamaluddin, fenomena panic buying yang belakangan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU kerap diperparah oleh informasi atau rumor yang belum terverifikasi.
Kondisi serupa, kata dia, berpotensi terjadi ketika masyarakat menghadapi pemadaman listrik maupun keterbatasan air bersih. Disinformasi dalam situasi tersebut dapat memperburuk keresahan sekaligus mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
Polda Sulsel pun mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga saluran komunikasi dengan masyarakat. Keterbukaan data dari penyedia layanan publik, seperti Pertamina dan PLN, dinilai penting agar warga memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pasokan.
“Jangan sampai informasi yang belum jelas justru membuat masyarakat mengambil tindakan berlebihan karena merasa khawatir kebutuhan mereka tidak terpenuhi,” ujarnya.
Pengawasan dan transparansi informasi kini menjadi perhatian Dit Intelkam Polda Sulsel dalam mengawal kondisi pasokan kebutuhan dasar masyarakat.
Jamaluddin juga mengingatkan agar situasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh keadaan dan memicu gejolak sosial di Sulsel.
“Kami imbau warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kami dari Dit Intelkam Polda Sulsel terus mengawal ketat pasokan di lapangan demi memastikan distribusi kebutuhan dasar warga berjalan lancar,” pungkasnya.
Aktivis perempuan, Andi Sri Wulandani, menilai penyajian data yang jelas dan konstruktif dapat membantu meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang pasti mengenai kondisi pasokan kebutuhan dasar. Kejelasan tersebut dapat mengurangi kekhawatiran sekaligus mencegah aksi borong atau panic buying.
“Kuncinya ada pada kejelasan informasi. Saat masyarakat paham kondisi pasokan yang sesungguhnya melalui data yang terbuka, aksi borong atau panic buying tidak akan terjadi dan potensi konflik horizontal bisa diredam,” tegas Andi Sri Wulandani.
Di tengah persoalan antrean BBM, pemadaman listrik, kelangkaan LPG 3 kilogram, dan krisis air bersih akibat kemarau, keterbukaan informasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga ketenangan masyarakat serta mencegah berkembangnya keresahan menjadi gangguan kamtibmas.(*)
Tinggalkan Balasan