Bupati Maros Tambah Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 10 Miliar

SULSELONLINE.COM — Bupati Maros, Chaidir Syam menyerahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat Paripurna DPRD Maros, Kamis (2/9/2021).

Kelima Ranperda diterima Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir di kantor DPRD Maros.

Diantara Ranperda yang diserahkan ialah Rancangan Anggaran Pemebanjaan Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2021.

Chaidir Syam menjelaskan, dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 1.449.473.299.517.

“Yang berarti menurun sekitar 1,5 %. Perkiraan penurunan pendapatan ini didasarkan atas proyeksi penurunan pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ujarnya.

Menurunnya pendapatan daerah tersebut dipengaruhi akibat turunnya pendapatan beberapa sektor selama pandemi Covid-19.

“Pendapatan yang menurun itu bagian jasa dan juga bandara,” ungkapnya.

Sementara anggaran belanja meningkat 0,85 persen dari anggaran semula.

“Dari sisi anggaran belanja daerah, secara keseluruhan plafon anggaran belanja meningkat sebesar Rp. 12.571.597.110,- atau sekitar 0,85 persen dari anggaran semula Rp. 1.475.187.141.284,” paparnya.

Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas ini mengatakan, APBD perubahan yang mengalami penambahan adalah untuk penanganan Covid-19

“Untuk sektor kesehatan dan rumah sakit yang akan bertambah,” katanya.

Ia mengurai untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit ada penambahan hampir sekitar Rp 10 miliar.

“Dinas kesehatan juga ada penambahan sekitar Rp 3 miliar. Untuk pembelian alat, obat dan beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan. Bahan medis habis pakai atau BMHP akan kita tambah juga,” jelasnya.

Sedangkan untuk anggaran di SKPD lainnya akan disesuaikan sehingga mengalami pengurangan.

“Karena kan saat ini operasional perjalanan sangat terbatas, operasional nya akan kita kurangi dan alihkan untuk penanganan Covid – 19,” ungkap mantan Ketua DPRD Maros ini.

Realisasi anggaran akan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Untuk kegiatan yang tidak terlalu prioritas kita alihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir mengatakan selama pengurangannya realistis maka pihaknya akan mengikuti.

” Ini pengurangan dari pusat. Tentunya akan ada program program yang akan dipangkas,” sebutnya.

Ia mengaku akan kembali melakukan paripurna untuk mendengar pandangan pandangan fraksi dan selanjutnya akan dilakukan jawaban terhadap eksekutif. (*)