SULSELONLINE.COM — Peluang Partai Nasdem menduduki kursi  pimpinan DPRD Makassar sangat terbuka. PDIP dan Partai Demokrat berpotensi tersingkir dari kursi pimpinan.

Partai Nasdem telah mengunci 7 kursi, disusul partai Golkar enam kursi yang potensi mendapatkan kursi Wakil Ketua I DPRD.

PKS dan Gerindra juga mengunci enam kursi, yang artinya berpeluang naik takhta menjadi wakil pimpinan. Pemilu 2019, PKS dan Gerindra hanya mendapat lima kursi.

PKS dan Gerindra menggantikan posisi PDIP dan Partai Demokrat yang potensi kursinya turun.

PDIP saat ini terancam kehilangan satu kursi di daerah pemilihan (dapil) Makassar III yang sebelumnya mendapatkan dua.

Kemudian Partai Demokrat yang sebelumnya enam kursi, sementara hanya dapat empat.

Demokrat terancam kehilangan kursi di dapil Makassar IV dan dapil Makassar V. PAN juga berpotensi turun signifikan, dari lima kursi menjadi tiga.

PAN saat ini terancam kehilangan dua petahana yaitu Syukran di dapil I dan Hasanuddin Leo di dapil IV. Perolehan suara yang cukup rendah dibanding caleg di partai lainnya.

Kemudian untuk PPP, potensinya tetap lima kursi dengan raihan masing-masing satu kursi di setiap dapil.

Lalu Hanura terancam kehilangan satu kursi, dari tiga menjadi dua. Ancamannya di dapil III.

Meskipun grafiknya tidak berbeda jauh dengan PPP, sehingga masih ada potensi untuk berebut di kursi terakhir.

Perindo juga berpotensi kehilangan satu kursi, pada pemilu 2019, partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini mendapat dua kursi. Kartini sebagai petahana di dapil V memperoleh suara tak signifikan.

Namun yang menarik adalah PKB, Pada pemilu 2019 hanya mendapat satu kursi. Pemilu 2024, kursi PKB naik menjadi lima atau satu fraksi. Bahkan, berpeluang mendapat enam kursi karena ada suara
signifikan di dapil Makassar I.

Ketua DPC PKB Makassar Fauzi A Wawo, mengklaim lima kursi telah dikunci. “Jadi bukan lagi potensi lima kursi. Kita sudah memastikan lima menuju enam kursi,” rincinya, Senin, 19 Februari.

Anggota DPRD Sulsel itu mengungkapkan, PKB masih punya peluang menambah kursi di dapil Makassar I. Sebab ada perolehan suara signifikan dari salah satu caleg, dr Fahrizal Arrahman Husain yang mengklaim mendapat 12.000 suara.

Kemudian beberapa caleg internal lainnya juga memperoleh suara cukup tinggi. “Jadi mudah-mudahan dapat dua karena sementara kami rampungkan datanya,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Uci ini mengatakan, capaian signifikan PKB yang kini menjadi partai yang terbuka yang tidak hanya untuk golongan NU saja. Sehingga begitu dibuka, banyak yang masuk memanfaatkan PKB untuk pengabdian ke masyarakat.

Di mana caleg-caleg yang bergabung secara figur sangat potensial keterpilihannya. “Alhamdulilah ketika kami buka, caleg-caleg potensial itu langsung melirik partai ini,” kata Uci.

Kemudian, PKB Makassar berhasil membuat infrastrukturnya sampai ke tingkat kelurahan.

“Karena tiga tahun kita benahi betul-betul infrastruktur kami di kelurahan dan alhamdulillah dengan program-program yang cukup menyentuh di Makassar. Alhamdulilah simpati masyarakat juga mulai bagus kepada kami,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, selama memimpin PKB, ia mengklaim sukses menjahit hubungan PKB dan NU di Makassar. Sehingga PKB mendapat dukungan luar biasa dari NU secara kultural. Tak bisa dipungkiri juga, ada efek elektoral dari capres Anies-Muhaimin (Amin).

“Iya, efek elektoral Amin tak bisa kami pungkiri yang benar-benar kami manfaatkan,” katanya.

Sekretaris DPD Nasdem Makassar Ari Ashari Ilham, juga mengklaim bahwa saat ini partainya sudah mengunci tujuh kursi atau Ketua DPRD. Ada dua dapil yang mendapatkan dua kursi, yaitu dapil Makassar II dan Makassar IV.

“Bahkan kami sudah menuju 8 kursi. Karena ini data masih jalan terus dan masih banyak TPS belum dihitung,” kata Ari.

Ari sangat optimis dengan melihat data saat ini, Partai Nasdem kembali menjadi pimpinan DPRD Makassar. Sebab ia melihat partai lain hanya bisa dapat 6 kursi.

Ketua Bappilu DPD I Golkar Makassar Arif Wicaksono tak menampik bahwa untuk saat ini partainya baru bisa mengunci enam kursi. Walaupun ia masih berharap ada penambahan kursi karena rekap KPU maupun internal partainya belum rampung.

“Seperti dapil I itu sementara unggul Ruslan Mahmud berkejaran dengan Apiaty K Amin Syam. Muda-mudahan dapat kursi,” harapnya.

Di dapil IV juga dinilai punya potensi dua kursi. Ada Eshin Usami Nur Rahman yang sementara unggul, disusul A Nurhaldin Nurdin Halid selaku petahana.

Arif berharap, dua dapil tersebut bisa meraih dua karena target awal Golkar 10 kursi. “Tapi target realistis delapan. Kami tunggu real count KPU. Semoga tercapai,” harapnya.

Ketua OKK DPC Gerindra Makassar Kasrudi, mengklaim Gerindra menadapet enam kursi. Hitungan internal Gerindra kata dia sama dengan real count KPU. Di mana untuk dapil Makassar V, Gerindra mendapat dua kursi.

Kemudian untuk dapil lainnya masing-masing satu kursi. “Namun ada peluang dua kursi di dapil Makassar IV,” kata anggota DPRD Makassar itu menyebut bahwa semua petahana Gerindra masih aman.

Belum Menyerah

Sementara Ketua OKK Demokrat Makassar Zulkifli Thahir tetap optimis mempertahankan kursi pimpinan DPRD Makassar.

“Karena kan hasil rekapitulasi masih bisa berubah-ubah khususnya di real count web KPU. Jadi belum bisa dijadikan patokan,” katanya.

Dirinya menyebutkan Demokrat saat ini sudah mengunci dua kursi di Dapil Makassar III. Kemudian dapil V kembali 1 kursi, dan dapil I 1 kursi.

“Dapil IV pak ketua (Adi Rasyid Ali) tetap aman. Jadi untuk sementara kami yakin sementara aman 5 kursi,” ujarnya.

Data yang masuk di internal Demokrat pun kata dia baru 49 persen karena saat Pemilu saksinya banyak mengalami kendala.

“Saksi bikin lelah, banyak C Plano tertukar sehingga banyak C1 kami tidak dapat,” ungkapnya.

Ketua Bappilu DPC PDIP Makassar, Raisul Jaiz mengakui jika partainya berpotensi mengalami penurun kursi. Namun pihaknya menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU Makassar.

“Kemungkinan iya (mengalami penurun kursi) tapi ini belum hasil akhir tapi kami yakin 6 kursi dan tetap kursi pimpinan. Kan saat ini masih penginputan,” kata Raisul Jaiz.

Salah satu penyebab perolehan suara partainya kata dia karena banyak pemilih mereka tidak masuk ke TPS pada 14 Februari. Sebab lambatnya TPS dibuka dan cepat ditutup.

“Seharusnya TPS yang lambat dibuka seharusnya diperpanjang juga pendaftaranya. Seperti saya datang sekitar jam 12 tapi sata tidak diberikan masuk, tapi saya ngotot. Lama berdebat dulu baru bisa masuk” bebernya.(*)