Ini Prestasi Chaidir Syam di Bidang Kesehatan

Master Campaign Maros Sejuk, Marjan Massere menuturkan, dalam waktu relatif singkat, Chaidir berhasil meningkatkan empat status puskesmas menjadi rawat inap.

“Selama ini kan, dari 14 puskesmas itu baru enam yang berstatus perawatan atau yang melayani rawat inap,” tutur Marjan, Kamis, 17 Oktober 2024.

Empat puskesmas itu. adalah puskesmas Cenrana, Bontoa, Maros Baru dan Tompobulu. “Bahkan tahun ini akan menambah lagi dua, Marusu dan Simbang,” tuturnya.

Fasilitas kesehatan (faskes) juga berhasil ditingkatkan oleh Chaidir selama masa kepemimpinannya.

Pada 2021, Pemkab membangun gedung poliklinik dan unit gawat darurat (UGD) Puskesmas Mallawa dengan anggaran Rp6 miliar.

“Di tahun yang sama juga ada rehab puskesmas Bantimurung yakni UGD dan perawatan yang menelan anggaran hampir Rp5 miliar,” tutur anggota DPRD Maros itu.

Kemudian tahun ini juga ada pembangunan poliklinik di Puskesmas Bontoa dan pembangunan perawatan di Puskesmas Marusu.

“Juga gedung perawatan di Puskesmas Cenrana, gedung persalinan di Simbang dan Maros Baru,” rincinnya.

Laboratorium kesehatan (labkesda) pun berhasil didirikan Chaidir. “Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke Pro… kalau mau check up,” ujarnya, menyebut salah satu nama pusat pemeriksaan kesehatan swasta.

Chaidir juga membangun gedung Public Safety Center (PSC) untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.

Gedung tersebut berada di depan kantor Dinas Kesehatan dan terbuka 24 jam sehari secara terus menerus.

“Ini baru pertama kali di Maros. Belum pernah ada. Sekarang tinggal telepon 119 kemudian pasien langsung dijemput di rumahnya,” tuturnya.

Makanya dengan fasilitas yang begitu lengkap

Chaidir berhasil membawa 14 puskesmas berstatus akreditasi paripurna. Selama ini Maros belum pernah meraih status paripurna.

“Sebelumnya tidak ada puskesmas yang berstatus paripurna, yang ada itu 2 puskesmas berstatus dasar, 4 utama dan 8 madya,” rincinya.

Pada 2022 dan 2023 Pemkab Maros juga berhasil meraih penghargaan UHC award. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sekitar Rp27 miliar setiap tahunnya yang dianggarkan pemerintah daerah untuk UHC. Saat ini 99 persen penduduk Maros telah tercatat sebagai peserta JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Maros juga telah menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang saat ini menjadi percontohan di timur Indonesia.

“ILP ini merupakan sebuah program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan RI untuk penguatan pelayanan kesehatan primer, yaitu pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, posyandu, dan pustu,” pungkas Marjan. (*)