SULSELONLINE.CIM- Anggaran perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akan mendapat bantuan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan alokasi Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung pemerintahan di seluruh Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulsel menyiapkan anggaran khusus melalui pembahasan dalam APBD Perubahan 2025. Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, menjelaskan pembahasan mencakup Detailed Engineering Design (DED) dan sarana penunjang. “Saat ini administrasi persuratan untuk kementerian sedang disiapkan,” ujarnya, Kamis (4/9/2025).

Kementerian PUPR akan membagi alokasi berdasarkan tingkat kerusakan. Jika tergolong berat, waktu pengerjaan bisa mencapai enam bulan. Pemprov Sulsel saat ini masih mendata kerusakan gedung serta dokumen yang ikut ludes. Tim appraisal independen dilibatkan untuk menaksir kerugian fisik.

Sekda Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan pemerintah provinsi menyiapkan langkah administratif dan teknis berupa pendataan kondisi kerusakan, penyusunan usulan, serta sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Ia berharap bantuan dapat segera terealisasi dan tepat sasaran.

Sambil menunggu proses perbaikan, Pemprov mengusulkan tiga lokasi sebagai kantor sementara DPRD Sulsel. Pertama, gedung belakang Kantor Dinas Perhubungan Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 15. Kedua, kompleks tiga kantor dinas di Jalan AP Pettarani yang meliputi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Ketiga, Kantor BPSDM Sulsel Kampus 2 di Jalan Opu Dg Risadju, Mamajang.

Untuk rapat paripurna, Pemprov menawarkan Ruang Pola dan Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel. “Kalau rapat yang harus dihadiri langsung, bisa menggunakan Ruang Pola atau ruang rapat pimpinan,” kata Jufri.

Pemprov kini menunggu tanggapan pimpinan DPRD Sulsel setelah meninjau lokasi-lokasi yang ditawarkan.(*)ght news untuk portal online?