SULSELONLINE.COM — Satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum evaluasi arah pembangunan nasional.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, krisis pangan, hingga ketegangan geopolitik, Indonesia dituntut mampu melakukan konsolidasi kebijakan secara efisien, tanpa kehilangan daya dorong produktif.
Dalam konteks itu, Indonesia-India Youth Forum (IIYF) menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi pemerintahan yang dilakukan secara efektif, terukur, dan berbasis hasil (outcome based governance).
Ketua Umum IIYF, Ravindra, menilai efisiensi harus dipahami bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan rekonstruksi cara kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap tantangan nasional dan global.
“Efisiensi pemerintahan perlu dimaknai sebagai perbaikan tata kelola bukan penghematan semata. Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang adaptif, gesit, dan mampu memastikan setiap kebijakan memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Ravindra sekaligus mantan Sekjen PP Hikmahbudhi.
Ravindra menilai tiga sektor utama ekonomi, ketahanan pangan, dan pertahanan menjadi pilar yang saling berkaitan dan menentukan posisi Indonesia di percaturan internasional.
Menurutnya, strategi ekonomi yang efisien harus mengutamakan hilirisasi industri berbasis sumber daya domestik dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Kemandirian ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari kemandirian pangan dan pertahanan. Ini bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga kedaulatan,” tegasnya.
Terkait ketahanan pangan, IIYF menyoroti pentingnya modernisasi sistem pertanian dan integrasi riset lintas negara. Ravindra menyebut Indonesia perlu membangun model kerja sama Selatan–Selatan, khususnya dengan India, dalam pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan.
“India punya pengalaman panjang dalam reformasi agraria dan manajemen pangan. Kolaborasi Indonesia–India bisa memperkuat posisi kedua negara sebagai kekuatan pangan di Asia Selatan dan Asia Tenggara,” ungkapnya.
Sementara di sektor pertahanan dan keamanan, Ravindra menilai arah kebijakan Prabowo untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan mendorong transfer teknologi merupakan langkah strategis.
Namun, ia menegaskan pentingnya mengaitkan modernisasi pertahanan dengan diplomasi keamanan regional, agar Indonesia tidak terjebak dalam kompetisi senjata, melainkan menjadi aktor penyeimbang di Indo-Pasifik.
“Efisiensi di sektor pertahanan tidak berarti pengurangan kekuatan, tetapi penguatan koordinasi, inovasi, dan aliansi strategis. Di sinilah diplomasi pemuda dan kerja sama internasional memainkan peran penting,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ravindra menegaskan bahwa IIYF akan terus menjadi ruang reflektif bagi generasi muda lintas negara untuk mengawal arah pembangunan Indonesia, agar tetap berpijak pada efisiensi yang adil, inovatif, dan berdaya saing global.
“Satu tahun pemerintahan Prabowo adalah waktu yang cukup untuk melihat arah kebijakan. Sekarang saatnya memastikan efisiensi menjadi katalis efektivitas dan keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan