SULSELONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya untuk mendukung target Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menghapus kemiskinan ekstrem secara nasional sebelum tahun 2029. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur sejak awal masa kepemimpinan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Husniah menuturkan, pengentasan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan sebagai prioritas utama dalam 100 hari kerja pertamanya. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas kabupaten dan kota, khususnya di Sulawesi Selatan.
Hal itu disampaikan Husniah saat menjadi narasumber dialog bersama Bupati Maros, Chaidir Syam, di Jalan Singa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Senin (12/1/2026) sore.
“Yang dibicarakan bukan hanya kepentingan Gowa, tetapi seluruh 24 kabupaten dan kota. Semua kebutuhan daerah dibahas bersama dalam satu forum,” ujar Husniah, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, forum lintas daerah tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus membahas persoalan mendasar yang dihadapi daerah, mulai dari kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Forum ini tidak hanya fokus pada kemiskinan, tetapi juga infrastruktur dan berbagai aspek pembangunan lainnya, sehingga solusi yang dirumuskan bisa lebih komprehensif,” jelasnya.
Husniah mengungkapkan, sejak awal menjabat, ia menekankan pentingnya penanganan kemiskinan berbasis data yang akurat dan terperinci. Ia secara khusus meminta data lengkap dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan kebijakan intervensi.
“Dalam 100 hari kerja pertama, saya ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Gowa secara by data, by name, by address,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Sosial, tercatat sebanyak 1.106 warga di Kabupaten Gowa masuk kategori miskin ekstrem. Dari jumlah tersebut, pemerintah mengelompokkan ke dalam 371 kepala keluarga (KK), dengan 14 KK di antaranya tidak lagi aktif, sehingga tersisa 357 KK yang menjadi sasaran intervensi.
“Sebanyak 1.106 warga miskin ekstrem ini harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Bahkan, realisasinya tidak sampai 100 hari,” ungkap Husniah. Saat ditanya mengenai capaian target tersebut, ia menjawab singkat, “Selesai.”
Ia menambahkan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan berbasis keluarga, bukan individu. Menurutnya, pendekatan rumah tangga lebih efektif dan realistis dalam mempercepat penyelesaian masalah.
Namun demikian, Husniah menyadari bahwa penanganan ratusan keluarga tidak mungkin dilakukan hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu, Pemkab Gowa meluncurkan program Orang Tua Asuh (OTA) bagi keluarga miskin ekstrem.
“Untuk melakukan intervensi, saya membentuk program Orang Tua Asuh,” ujarnya.
Program tersebut melibatkan pejabat daerah mulai dari eselon II, eselon III, hingga camat. Seluruh kepala dinas, kepala badan, dan kepala bagian diwajibkan menjadi Orang Tua Asuh bagi keluarga miskin ekstrem yang telah terdata.
Menariknya, program ini tidak menggunakan anggaran khusus. Husniah meminta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia untuk diarahkan pada penanganan keluarga miskin ekstrem.
“Anggaran yang sudah ada kemudian difokuskan untuk menyasar 357 KK tersebut. Di situlah intervensi dilakukan,” katanya.
Para Orang Tua Asuh diwajibkan turun langsung ke lapangan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Setiap pekan, mereka harus melaporkan perkembangan intervensi melalui rapat koordinasi bersama bupati dan wakil bupati.
“Intervensi ini dilakukan secara berkelanjutan sampai benar-benar tuntas dan angkanya menjadi nol, dengan data yang valid,” tegas Husniah.
Ia berharap, kolaborasi antardaerah dan penguatan peran birokrasi mampu melahirkan langkah-langkah strategis serta figur-figur yang dapat diandalkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Pemkab Gowa tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Dalam pidato peresmian 166 Sekolah Rakyat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/1/2026), Prabowo menegaskan tekadnya untuk mengubah nasib masyarakat miskin ekstrem.
“Cita-cita saya, di akhir masa jabatan tahun 2029, mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem pada desil satu dan dua dapat kita ubah nasibnya,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengingatkan pentingnya kepercayaan diri bangsa dalam menilai capaian pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa sikap rendah hati tidak boleh berubah menjadi rasa inferior.
Prabowo optimistis, salah satu kunci utama penghapusan kemiskinan ekstrem terletak pada Program Sekolah Rakyat. Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan menampung sekitar 1.000 siswa, dengan target nasional mencapai 500 ribu murid hingga tahun 2029. Program ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan