SULSELONLINE.COM – Ratusan warga menutup akses Jalan Trans Sulawesi di Jembatan Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (23/1/2026).
Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80.
Sejak siang hari, massa mulai memadati jembatan yang menjadi urat nadi penghubung Palopo–Masamba. Di sisi utara dan selatan jembatan, ban-ban bekas dibakar, mengepulkan asap hitam sebagai simbol kemarahan dan kekecewaan. Dua unit truk yang melintas dihentikan, lalu dimanfaatkan sebagai panggung orasi.
Spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya Harga Mati” dibentangkan di tengah kerumunan, menegaskan satu tuntutan yang bergema berulang kali dari pengeras suara.
Sekitar tiga jam berorasi, massa aksi meningkatkan tekanan. Dengan menggunakan chainsaw milik warga setempat, mereka menebang batang pohon berukuran besar di sekitar jembatan. Batang pohon itu kemudian dibentangkan melintang di badan jalan, melumpuhkan total arus lalu lintas di jalur Trans Sulawesi.
Akibat penutupan tersebut, kendaraan dari arah Palopo menuju Masamba maupun sebaliknya tidak dapat melintas sama sekali.
Koordinator lapangan aksi, Iansyah, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut hanya membawa satu tuntutan utama, yakni pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan melalui pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Kami hanya membawa satu tuntutan pada aksi ini, yakni pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Iansyah usai pemotongan batang pohon.
Ia menambahkan, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini juga dilakukan agar Pemerintah Pusat melirik aksi kami dan segera memekarkan Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.
Menurut Iansyah, penutupan jalan akan terus dilakukan hingga tuntutan masyarakat dipenuhi.
“Jalan akan ditutup hingga tuntutan kami terwujud, yakni terbentuknya Provinsi Luwu Raya,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga sekitar, M Akbar, berharap aksi yang direncanakan berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum penting bagi seluruh elite politik di Tana Luwu untuk menunjukkan sikap tegas.
“Kami berharap setelah demonstrasi ini, semua elite politik di Tana Luwu, baik kepala daerah maupun anggota DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota, membuat pernyataan secara tertulis maupun melalui media yang menyerukan terbentuknya Provinsi Luwu Raya,” ujarnya.
Akbar juga mengajak seluruh Wija To Luwu, baik yang berada di Tana Luwu maupun di perantauan, untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan pemekaran daerah.
“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Wija To Luwu untuk menyisihkan atau menginfakkan rezekinya, minimal Rp10 ribu per orang, guna mendukung pembiayaan pemekaran,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta seluruh aktivis di Tana Luwu melakukan langkah-langkah lanjutan untuk menarik perhatian pemerintah pusat.
“Kami juga menyerukan kepada segenap aktivis se-Tana Luwu untuk menduduki PT Vale agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap keinginan masyarakat Wija To Luwu agar Provinsi Luwu Raya dapat segera terbentuk,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan