MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, mendorong kelurahan bersama jajaran RT dan RW memaksimalkan anggaran Rp100 juta pengelolaan sampah yang bersumber dari dana kelurahan. Anggaran tersebut diharapkan diimplementasikan dalam sistem pengelolaan sampah terpadu di setiap kelurahan.
“Saya mau lihat nanti kelurahan yang memiliki pengelolaan sampah yang terpadu,” ujar Fasruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rappocini di Hotel Swiss-Bellin, Panakukang, Senin (19/1/2026).
Legislator PPP itu mengatakan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menaruh perhatian besar terhadap penanganan persoalan sampah di Kota Makassar.
“Pak wali merencanakan pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan anggaran Rp100 juta tersebut,” ucapnya.
Dalam perencanaannya, kata Fasruddin, pemerintah kota meminta kelurahan bersama RT dan RW melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik. Sampah organik selanjutnya diolah menjadi produk bernilai guna, seperti pupuk, sementara sampah non-organik dijual ke Bank Sampah Pusat.
“Sampah-sampah organik ini didaur ulang agar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin, mengatakan pemerintah kota menargetkan setiap kelurahan memiliki bank sampah. Hal tersebut ditekankan kepada RT, RW, serta tokoh masyarakat.
“Ditekankan kepada kami semua agar dapat mengelola persampahan, baik melalui pengadaan teba modern, biopori, maupun kegiatan lain seperti pengadaan bank sampah,” katanya.
Untuk penanganan sampah organik, Aminuddin menyebut RT dan RW diharapkan mengembangkan budidaya maggot.
“Khusus sampah organik, selain dimasukkan ke teba modern atau biopori, juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan budidaya maggot,” ujarnya.
Dalam Musrenbang tersebut, tercatat sebanyak 129 usulan dari seluruh kelurahan di Kecamatan Rappocini dengan total anggaran mencapai Rp8,79 miliar. Usulan didominasi penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur dasar.
Aminuddin menyebut warga mengusulkan perbaikan sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Pendidikan dan Jalan Yusuf Daeng Ngawing, serta pembenahan sistem drainase.
“Jalan yang baik harus ditunjang dengan drainase yang berfungsi optimal,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah barat Kecamatan Rappocini. Ketiadaan SMP terdekat selama ini dinilai menyulitkan akses pendidikan.
“Warga harus ke kecamatan lain untuk mencarikan sekolah anaknya,” kata Aminuddin.
Warga juga mengusulkan perbaikan, pengerukan, serta pengadaan drainase di sejumlah titik rawan banjir, seperti kawasan Minasa Upa yang kerap menerima banjir kiriman dari Kabupaten Gowa, ruas Jalan Aeropala–Hertasning, dan Jalan AP Pettarani.
“Efektivitas drainase Minasa Upa perlu ditingkatkan karena sering menerima aliran banjir dari Gowa,” jelasnya.
Aminuddin menegaskan Musrenbang menjadi penting karena seluruh usulan akan dicatat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Usulan akan tercatat dalam SIPD dan terus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan,” ucapnya.
Wali Kota Makassar melalui Asisten Pemerintahan Irwan Adnan menyampaikan Musrenbang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Musrenbang bertujuan menyepakati kegiatan prioritas kelurahan untuk diintegrasikan dengan prioritas pembangunan kota,” ujarnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga menegaskan perencanaan pembangunan harus berbasis data dan indikator kinerja.
“Perencanaan harus selaras dengan regulasi dan kapasitas fiskal daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, Muhammad Fuad, mengatakan seluruh usulan Musrenbang masih akan melalui proses verifikasi mulai dari tingkat kecamatan, Bappeda, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kesesuaian usulan akan dinilai berdasarkan pagu indikatif dan arah kebijakan pembangunan kota sesuai visi misi wali kota,” ujarnya. (*)
—
Kalau mau:
* versi **lebih singkat untuk portal online**,
* **angle fokus sampah saja**,
* atau **dipertajam ke isu banjir & pendidikan**,
tinggal bilang, saya rapikan lagi sesuai kebutuhan redaksi ✍️
Tinggalkan Balasan