Maros – Pemerintah Kabupaten Maros menyiapkan pemasangan sekitar 100 titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada tahun 2026. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Maros, Muhammad Darwis, mengatakan pemasangan lampu jalan tenaga surya akan dilakukan di ruas jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan hingga wilayah desa.
“Lampu yang dipasang merupakan PJUTS, seperti yang sudah terpasang di kawasan PTB,” kata Darwis saat dihubungi, Rabu (28/1/2026).
Darwis menjelaskan, meskipun fasilitas penerangan jalan telah tersedia di sejumlah kecamatan dan desa, penambahan lampu masih sangat dibutuhkan, terutama di wilayah pelosok yang minim penerangan.
“Masih perlu penambahan sampai ke wilayah pelosok,” ujarnya.
Secara umum, lanjut Darwis, seluruh 14 kecamatan di Kabupaten Maros telah memiliki penerangan jalan. Namun, peningkatan sarana dan prasarana tetap diperlukan agar kualitas penerangan dapat lebih merata.
“Yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana penerangan jalannya agar bisa lebih optimal,” katanya.
Dalam tahap awal perencanaan, jumlah titik pemasangan PJUTS diperkirakan sekitar 70 titik dan akan bertambah hingga sekitar 100 titik. Jumlah tersebut masih bersifat sementara dan menunggu finalisasi perencanaan.
“Untuk jumlah pastinya masih dalam tahap perencanaan. Sementara sekitar 70 titik dan akan ditambah lagi,” jelas Darwis.
Ia memastikan seluruh kecamatan di Kabupaten Maros akan mendapatkan pemasangan lampu jalan. Untuk Kecamatan Turikale, sebagian besar wilayah kelurahan disebut sudah memiliki penerangan yang cukup baik.
“Kalau Turikale, hampir semua wilayah kelurahan sudah terang. Insya Allah semua 14 kecamatan akan dipasang,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Maros Muhammad Yusuf Sarro menyatakan dukungannya terhadap program peningkatan penerangan jalan. Menurutnya, penerangan jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan jalur rawan kecelakaan.
“Kami di DPRD tentu mendukung program ini karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Yusuf menekankan pentingnya perencanaan yang matang, termasuk penentuan titik pemasangan serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang dialokasikan dari APBD dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami berharap perencanaannya matang, titik pemasangannya jelas, dan pelaksanaannya sesuai ketentuan, sehingga benar-benar menjangkau wilayah yang masih minim penerangan,” tegasnya.(*)
Tinggalkan Balasan