MAKASSAR – Dua legislator di Makassar menyoroti isu LGBT dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian hasil reses, yang digelar di Ruang Sipakatau Balaikota, Senin (20/4/2026).

Kedua legislator tersebut, Muchlis Misbah dari Fraksi Hanura dan Andi Hadi Ibrahim Baso dari Fraksi PKS, menyampaikan kekhawatiran atas fenomena yang dinilai meningkat.

Muchlis Misbah mengatakan, hasil monitoring bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) menunjukkan adanya tren peningkatan hubungan sesama jenis. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota karena menyangkut aspek sosial dan perlindungan generasi muda.

Ia juga meminta pengawasan lebih ketat, termasuk melibatkan Satpol PP untuk memeriksa tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi aktivitas tersebut. Selain itu, Muchlis mengaitkan isu ini dengan peningkatan kasus HIV serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, bahkan disebut mulai menyasar lingkungan sekolah.

Karena itu, ia mendorong langkah konkret pemerintah dengan melibatkan aparat penegak hukum. “Perlu upaya bersama agar fenomena ini bisa ditekan,” tegasnya.

Sementara itu, Andi Hadi Ibrahim Baso mengungkapkan wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait isu tersebut pernah dibahas, namun memicu pro dan kontra di masyarakat.

Ia menilai hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, sekaligus mencontohkan daerah lain yang telah memiliki regulasi serupa. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data, khususnya terkait angka HIV, sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Selain aspek kesehatan, Andi Hadi turut menyoroti pentingnya menjaga nilai budaya dan kearifan lokal Bugis-Makassar dalam menghadapi dinamika sosial. (*)