SULSELONLINE.COM – — Pemerintah Kabupaten Maros masih harus mengejar ratusan miliar rupiah untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.
Hingga April 2026, realisasi PAD Maros baru mencapai Rp112 miliar atau 32,33 persen dari target sebesar Rp347 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp234,9 miliar yang harus dicapai hingga akhir tahun.
Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi PAD yang digelar di Ruang Marusu, Selasa (12/5/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga saat ini baru mencapai Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar.
Menurutnya, capaian tertinggi sektor PBB berada di Kecamatan Camba dengan realisasi 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta.
Sementara itu, Kecamatan Mandai menjadi wilayah dengan capaian terendah. Realisasi PBB di wilayah tersebut baru mencapai 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, meminta seluruh kecamatan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah dan mengevaluasi wilayah dengan capaian rendah.
“Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek,” ujarnya.
Ia meminta satu bulan ke depan dimanfaatkan secara maksimal agar target PAD dapat terus digenjot.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memaparkan capaian PAD masing-masing.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian tertinggi, yakni 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.
Disusul Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta. Sementara Dinas Kesehatan mencatat realisasi 34 persen atau sekitar Rp10 miliar dari target Rp30 miliar.
Adapun capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar.
Sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat realisasi sekitar 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta.
Muetazim menyebut Dinas Pertanian juga mengusulkan penurunan target sewa Barang Milik Daerah (BMD) karena alat pertanian yang disewakan sering mengalami kerusakan dan terkendala biaya operasional.
“Tadi juga pertanian minta diturunkan target sewa BMD karena alatnya selalu rusak dan tidak ada biaya operasional,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan