MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga Mei 2026 mencapai sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan tahun ini. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir tahun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengatakan realisasi PAD saat ini telah mencapai sekitar Rp140 miliar dari target sebesar Rp347 miliar.
“Semoga bulan depan sudah mencapai 50 persen,” ujarnya usai mengikuti rapat evaluasi PAD di Ruang Rapat Marusu, Kantor Bupati Maros, Jumat (19/6/2026).
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menilai capaian tersebut masih berada pada jalur yang tepat (on the track). Menurutnya, dengan waktu yang masih tersisa hingga akhir semester pertama, target realisasi PAD sebesar 50 persen masih sangat memungkinkan untuk dicapai.
“Ini kan baru Mei. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mencapai 50 persen,” katanya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum itu menjelaskan, pemerintah daerah menargetkan realisasi PAD pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai minimal 50 persen. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dua OPD yang menjadi perhatian adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, target PAD tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp650 juta. Hingga Mei 2026, realisasi yang berhasil dicapai baru sekitar Rp167 juta atau 25,80 persen dari target. Dengan demikian, OPD tersebut masih harus mengejar sekitar Rp482 juta hingga akhir tahun.
Muetazim menilai sektor pertanian masih memiliki sejumlah potensi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD. Salah satunya melalui pemanfaatan alat blower yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
“Blower itu bisa menjadi sumber pendapatan. Tapi harus dibuatkan rumah penampungan agar debunya tidak keluar dan suara gensetnya tidak mengganggu masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, salah satu kendala utama di sektor pertanian berasal dari pendapatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal karena banyak peralatan yang sudah tidak lagi beroperasi.
“Banyak alat yang sudah tidak beroperasi lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga masih tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Dari target PAD sebesar Rp4,3 miliar, realisasi hingga Mei baru mencapai sekitar Rp978 juta atau 22,50 persen.
Artinya, dinas tersebut masih harus mengejar sekitar Rp3,3 miliar untuk mencapai target pada akhir tahun. Rendahnya daya beli masyarakat serta kebutuhan pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana menjadi faktor yang memengaruhi capaian pendapatan sektor tersebut.
“Kemudian ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu pemeliharaan, misalnya ketika banjir masuk air,” imbuh Muetazim.
Di tengah tantangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi justru mencatatkan kinerja terbaik dalam pengumpulan PAD. Dari target sebesar Rp100 juta, OPD tersebut berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp122 juta atau 122 persen, sehingga melampaui target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh OPD dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah selama sisa tahun anggaran 2026. (*)
Tinggalkan Balasan