SULSELONLINE.COM – Safari politik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan menjelang Pemilu 2029.
Selama berada di Lampung pada 26-28 Juni 2026, Jokowi menghadiri sejumlah agenda PSI, menerima gelar adat, bertemu masyarakat, mengunjungi pelaku UMKM, hingga bersilaturahmi ke pondok pesantren.
Kehadiran Jokowi dalam berbagai agenda PSI dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat citra partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
Meski demikian, pengamat politik menilai popularitas Jokowi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan suara PSI pada Pemilu 2029.
Pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai safari politik Jokowi di Lampung bukan sekadar agenda seremonial.
Menurut Robi, kunjungan tersebut dapat dibaca sebagai upaya Jokowi mengukur kembali tingkat popularitasnya di masyarakat sekaligus melihat sejauh mana loyalitas para pendukungnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Safari ini menjadi upaya Pak Jokowi untuk mengukur kembali popularitas di lapangan, sekaligus melihat sejauh mana loyalitas pendukungnya dalam konteks keberlanjutan pengaruh politik keluarga,” ujar Robi saat dikonfirmasi, Minggu (28/6/2026).
Ia menjelaskan, Lampung memiliki karakter politik yang unik karena merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemilih keturunan Jawa yang besar, sekaligus memiliki masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.
“Lampung memiliki karakteristik politik yang menarik karena menjadi salah satu daerah dengan jumlah pemilih asal Jawa yang besar, sekaligus memiliki masyarakat adat Lampung yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Penganugerahan gelar adat kepada Jokowi dapat dibaca sebagai upaya membangun kedekatan simbolik dengan masyarakat adat,” ujarnya.
Menurut Robi, secara geografis maupun demografis, Lampung merupakan wilayah yang strategis untuk membangun komunikasi politik.
Dalam kunjungannya, Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).
Namun, Robi menilai pemberian gelar adat tersebut tidak dapat dimaknai sebagai instrumen untuk mendulang suara politik.
“Gelar adat itu bersifat seremonial dan merupakan bentuk penghormatan. Dalam tradisi Sai Batin, hal tersebut lumrah dan tidak berkaitan langsung dengan konversi dukungan politik, khususnya pemilih pemula,” jelasnya.
Ia juga menilai antusiasme masyarakat yang menghadiri berbagai agenda Jokowi belum tentu mencerminkan dukungan politik terhadap PSI.
“Antusiasme masyarakat lebih mencerminkan rasa ingin tahu terhadap sosok mantan presiden yang datang ke daerah mereka. Itu belum tentu menjadi indikator pilihan politik pada pemilu mendatang,” pungkasnya.
Robi mengatakan, kehadiran Jokowi dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI dapat dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat branding partai di daerah.
Menurutnya, PSI masih tergolong sebagai partai baru yang pada Pemilu 2024 belum berhasil melampaui ambang batas parlemen.
“PSI merupakan partai yang relatif baru. Pada Pemilu 2024 perolehan suaranya belum mampu melampaui ambang batas parlemen. Karena itu, kehadiran Jokowi bisa dipandang sebagai bagian dari strategi branding agar PSI lebih dikenal masyarakat, termasuk di Lampung,” katanya.
Meski demikian, Robi menegaskan efek elektoral Jokowi terhadap PSI tidak bisa dianggap otomatis.
“Popularitas Jokowi belum tentu memberikan efek elektoral yang signifikan terhadap PSI. Saat Jokowi masih menjabat Presiden pun, PSI tetap belum mampu menembus parliamentary threshold,” ujarnya.
Ia menambahkan, basis pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 tidak serta-merta dapat dialihkan menjadi suara bagi PSI.
“Tidak bisa langsung dipindahkan. Saat ini Pak Jokowi sudah tidak memiliki instrumen kekuasaan formal, sehingga pengaruh politiknya dalam mendorong PSI menjadi partai besar juga terbatas,” jelasnya.
Robi juga menilai hubungan politik Jokowi dengan PDI Perjuangan yang semakin renggang sejak Pemilu 2024 ikut mewarnai kunjungan tersebut. Hal itu, menurutnya, terlihat dari minimnya keterlibatan tokoh-tokoh PDIP dalam penyambutan Jokowi selama berada di Lampung.
Meski demikian, apabila PSI mampu bergerak lebih agresif, masih terbuka peluang merebut sebagian pemilih yang selama ini belum memiliki ikatan kuat dengan partai tertentu.
“Secara historis, karena Pak Jokowi pernah berangkat dari PDI Perjuangan, maka sebagian pemilih cair dari basis tersebut berpotensi menjadi ceruk suara yang diperebutkan,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pergeseran suara tidak akan terjadi secara signifikan hanya karena faktor figur nasional.
“Suara partai tidak hanya ditentukan figur nasional, tetapi juga dipengaruhi kekuatan struktur partai, mesin politik, serta loyalitas pemilih di tingkat lokal,” ujarnya.
Berdasarkan rekapitulasi resmi KPU, perolehan suara PSI di Lampung memang mengalami peningkatan pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2019, PSI memperoleh 40.790 suara untuk Pileg DPR RI di Lampung. Lima tahun kemudian, perolehan suara itu meningkat menjadi 94.438 suara.
Meski mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat, capaian tersebut masih jauh di bawah dua partai besar, yakni Gerindra dan PDI Perjuangan.
Pada Pemilu 2024, Gerindra meraih 812.259 suara, sedangkan PDI Perjuangan memperoleh 705.518 suara di Lampung.
Perolehan suara partai di Lampung:
Pemilu 2014
- PDI Perjuangan: 901.401 suara
- Gerindra: 495.667 suara
Pemilu 2019
- PDI Perjuangan: 888.358 suara
- Gerindra: 505.419 suara
- PSI: 40.790 suara
Pemilu 2024
- Gerindra: 812.259 suara
- PDI Perjuangan: 705.518 suara
- PSI: 94.438 suara
Tinggalkan Balasan