SULSELONLINE.COM — Kementerian Keuangan Satu Provinsi Sulawesi Barat (Kemenkeu Satu Sulbar) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional yang tetap kuat hingga 31 Mei 2026.
Pendapatan negara tumbuh signifikan sebesar 28,13 persen (year on year/yoy) menjadi Rp648,76 miliar, ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp568,22 miliar.
Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Media Briefing Perkembangan Realisasi APBN hingga 31 Mei 2026 yang digelar di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Senin (29/6).
Kegiatan dipimpin Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulbar, Syakran Rudy, dan dihadiri jajaran pejabat Eselon III Kemenkeu Sulbar, perwakilan BPKAD, serta media massa.
Selain pendapatan yang meningkat, realisasi belanja negara juga tumbuh 4,22 persen (yoy) menjadi Rp3,618 triliun.
Penyerapan belanja didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp2,403 triliun, menunjukkan APBN tetap berperan sebagai penggerak pembangunan dan ekonomi di Sulawesi Barat.
Syakran mengatakan capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Kemenkeu Satu Sulbar berkomitmen penuh memberikan asistensi berkelanjutan agar pelaksanaan anggaran di daerah berjalan cepat, tepat, dan patuh hukum.
Aturan tata kelola keuangan setiap tahun bersifat dinamis sehingga pendampingan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik, Kemenkeu Satu Sulbar akan memperkuat empat pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan melalui KPP Pratama, pengelolaan belanja oleh KPPN Mamuju, optimalisasi aset bersama KPKNL Mamuju, serta peningkatan kapasitas audit melalui kolaborasi dengan BPKP.
Tak hanya itu, Kemenkeu Satu Sulbar juga tengah menyiapkan dashboard monitoring real-time yang dapat diakses Gubernur dan para Bupati di Sulawesi Barat. Platform digital ini akan mengintegrasikan data serapan anggaran, penyaluran dana desa, hingga indikator makro ekonomi dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil keputusan fiskal secara lebih cepat, akurat, dan responsif guna mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Tinggalkan Balasan