Makassar Usulkan Sekolah di Kepulauan Sangkarrang Jadi Prioritas Revitalisasi Kemendikdasmen

Makassar Usulkan Sekolah di Kepulauan Sangkarrang Jadi Prioritas Revitalisasi Kemendikdasmen

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengusulkan agar sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan Sangkarrang menjadi prioritas dalam program revitalisasi sekolah yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, saat mendampingi Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch Salim Somad, pada peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru, Kecamatan Bontoala, Makassar, Rabu (8/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati.

“Harapan kami, sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan Sangkarrang dapat menjadi prioritas dalam program revitalisasi,” kata Achi.

Menurutnya, peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan penting untuk mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, peserta didik di pulau diharapkan memperoleh kualitas pembelajaran yang setara dengan sekolah di wilayah daratan.

“Dengan begitu, anak-anak di pulau juga memperoleh fasilitas belajar yang layak dan setara dengan sekolah di daratan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch Salim Somad, mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas Presiden untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat.

“Revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” katanya.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga terus menjalankan program digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia. Salim menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah agar tidak ada lagi sekolah dengan kondisi bangunan yang membahayakan keselamatan peserta didik.

“Kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan memastikan tidak ada lagi sekolah yang membahayakan keselamatan siswa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kondisi sekolah secara akurat agar bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Salim mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar telah mengusulkan 79 sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi. Dari jumlah itu, sekitar 30 sekolah telah masuk dalam daftar penerima program pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.

Menurut Salim, peluang penambahan kuota masih terbuka apabila terdapat sekolah lain yang memenuhi kriteria prioritas. Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan revitalisasi untuk 3.886 sekolah dengan anggaran sekitar Rp4,1 triliun. Setelah adanya tambahan anggaran melalui APBN Perubahan, jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat menjadi sekitar 15.100 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp15 triliun.

“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Salim juga meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal seluruh proses administrasi sekolah penerima bantuan agar seluruh persyaratan rampung sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatanganan PKS dijadwalkan berlangsung pada 16–20 Juli 2026 secara regional, termasuk di Makassar.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Makassar kembali mengusulkan sekolah negeri maupun swasta yang mengalami kerusakan berat pada tahap berikutnya.

“Kalau memang ada sekolah yang kondisinya sangat mendesak dan harus segera direvitalisasi tahun ini, segera informasikan kepada kami. Yang diprioritaskan adalah sekolah dengan kerusakan paling berat,” tutup Salim.(*)