GOWA – Kondisi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mulai menunjukkan perbaikan.
Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang sebelumnya cukup padat kini berangsur terurai.
Hal tersebut disampaikan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan serta Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan.
Rapat tersebut berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/9/2026).
Menurut Sitti Husniah, ketersediaan BBM di Kabupaten Gowa, baik bensin maupun solar, mulai kembali lancar. Meski masih ditemukan antrean di sejumlah titik, kondisinya tidak lagi separah beberapa hari sebelumnya.
“Alhamdulillah kuotanya sudah bagus, dan di Kabupaten Gowa per hari ini sudah mulai lancar, meskipun memang masih sedikit terjadi penumpukan namun tidak seperti beberapa hari terakhir yang sangat padat,” ungkapnya.
Ia berharap hasil rapat monitoring dan evaluasi tersebut dapat mendorong penyaluran BBM bersubsidi berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah perlu terus melakukan pengaturan terhadap pergerakan kebutuhan BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi harga yang berlaku.
“Harapan kami subsidi bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah bisa mengatur pergerakan kebutuhan BBM, khususnya subsidi dan nonsubsidi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta harga yang ada di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov Sulsel telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi.
Pemprov Sulsel mengusulkan tambahan kuota sebesar 30 persen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Kemarin suratnya sudah ada, 30 persen kita minta penambahan. Kita tunggu dari pusat berapa disetujui,” kata Andi Sudirman.
Diketahui, kuota BBM bersubsidi Sulawesi Selatan pada 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter. Kuota tersebut terdiri atas Pertalite sekitar 1,1 juta kiloliter dan Biosolar sekitar 730 ribu kiloliter.
Andi Sudirman mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan tambahan kuota tersebut.
Di sisi lain, ia menyebut kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai mengalami penurunan.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Kita akan melihat evaluasi permintaan penambahan kuota,” jelasnya.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait usulan penambahan kuota BBM bersubsidi dari Pemprov Sulsel.
“Dari Pemprov sudah kirimkan permintaan penambahan kuota ke BPH Migas. Kemarin BPH Migas sudah datang ke Sulsel. Kami juga sudah sampaikan,” ujarnya.
Untuk mengurai antrean sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi, Pemprov Sulsel melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel juga menerapkan sejumlah instruksi dan pembatasan teknis.
Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 13 hingga 20 September 2026 sebagai langkah penanganan untuk menekan lonjakan antrean di SPBU.
Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan.
Selain itu, pengisian BBM untuk kendaraan truk diarahkan pada malam hari. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang.
Pembatasan juga diberlakukan terhadap kendaraan yang hendak mengisi BBM ketika indikator bahan bakarnya masih menunjukkan satu bar atau di bawahnya.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat membantu mengurai antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan