Makassar – Komisi A DPRD Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tenaga honorer kategori R2 dan R3, usai menerima audiensi dari Aliansi Honorer R2-R3 pada Kamis, 15 Mei 2025. Puluhan perwakilan honorer hadir langsung di ruang Komisi A untuk menuntut kejelasan status pasca mengikuti seleksi CASN/PPPK Tahap I Tahun 2024.
Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, menyampaikan bahwa DPRD akan segera memfasilitasi diskusi lanjutan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar guna mencari solusi konkret.
“Keluhan teman-teman dari aliansi sudah kami terima. Tuntutan utama mereka adalah kejelasan masa depan setelah mengikuti seleksi. Kami di DPRD akan menjembatani persoalan ini dengan BKPSDMD,” ujar Andi Pahlevi.
Ia juga menegaskan bahwa permasalahan ini sudah terlalu lama berlarut, terutama terkait janji-janji kepastian dari pihak BKPSDMD yang belum terealisasi.
“Katanya sudah beberapa kali dijanjikan, tapi belum ada hasil. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti, kami ingin BKPSDMD hadir langsung dan memberikan jawaban yang konkret,” tambah legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Anggota Komisi A lainnya, Tri Zulkarnain, turut menegaskan bahwa DPRD akan mengawal tuntutan honorer agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Ia menolak opsi pengangkatan dengan status paruh waktu atau kontrak yang tidak jelas.
“Kita sepakat akan memasukkan RDP ini ke dalam agenda Komisi A, dan memanggil langsung BKPSDMD bersama perwakilan Aliansi R2-R3. Kita ingin tahu prosesnya sejauh mana dan kapan akan ada keputusan final,” tegas Tri.
Ia menyebut bahwa dalam pertemuan terakhir, BKPSDMD mengaku masih berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait skema pengangkatan dan formula penetapan status honorer kategori R2 dan R3.
“BKPSDMD bilang mereka masih konsultasi ke Jakarta soal formulasi pengangkatan. Di RDP nanti, kita akan minta kepastian yang jelas. Honorer butuh kejelasan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
Aliansi Honorer R2-R3 berharap aspirasi mereka segera ditindaklanjuti dan tidak sekadar menjadi agenda rutin tanpa hasil. Mereka menuntut pengangkatan yang adil dan setara, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintahan dengan status non-PNS.
Dengan adanya komitmen dari DPRD Makassar, diharapkan RDP mendatang dapat menghasilkan langkah konkret demi menyelesaikan persoalan klasik ini—dan membawa kepastian hukum serta jaminan kesejahteraan bagi para tenaga honorer.(*)
Tinggalkan Balasan