MAKASSAR — Legislator Partai NasDem dari Komisi D DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat penduduk.
Langkah ini dinilai penting guna mengatasi keterbatasan daya tampung dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Hal tersebut disampaikan Odhika usai mengikuti pertemuan antara Komisi D dan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Kamis (24/7/2025), yang membahas persoalan siswa SMP yang belum mendapatkan tempat sekolah.
“Soal SMP, kami minta pandangan Pak Wali karena saat ini masih menunggu hasil review dari Kementerian terkait usulan penambahan rombel. Namun sambil menunggu, kami mendorong masyarakat untuk mengisi sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota,” ujar Odhika.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mengantongi daftar sekolah yang masih bisa menampung siswa, termasuk SMP di kawasan padat penduduk.
“Kalau ada siswa yang belum lolos seleksi, bisa langsung diarahkan ke sekolah-sekolah tersebut. Daftarnya sudah ada di Disdik. Bahkan di SMP 35 Telkommas masih tersedia kuota hingga sekitar 100 siswa,” jelas legislator dari Dapil Biringkanaya-Tamalanrea itu.
Odhika juga mengaku telah menyosialisasikan informasi ini kepada masyarakat agar tidak ada calon siswa yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak tahu harus mendaftar ke mana.
“Sudah saya sampaikan juga. Kalau masih ada yang belum dapat sekolah, silakan mendaftar di sekolah-sekolah yang masih tersedia, seperti di Tamalate, Biringkanaya, Makassar, dan kecamatan lainnya. Sebaran sekolah cukup merata,” tambahnya.
Lebih lanjut, Odhika berharap upaya ini bisa menjadi solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan terkait penambahan rombel, khususnya untuk sekolah favorit yang kelebihan pendaftar.
“Harapannya, sekolah-sekolah yang masih kosong bisa segera terisi. Kalaupun tidak 100 persen, setidaknya siswa diarahkan ke tempat yang benar dan bisa menampung mereka,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi D tetap mendorong agar penambahan rombel di sekolah-sekolah kawasan padat penduduk menjadi perhatian serius Pemkot dan Kementerian Pendidikan guna mengatasi persoalan daya tampung secara menyeluruh.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemkot dalam menjamin akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Makassar. Ia menyebut penataan zonasi serta penguatan kerja sama dengan sekolah swasta menjadi bagian dari solusi sistemik yang tengah disiapkan.
“Tidak boleh ada anak-anak yang kehilangan hak belajar hanya karena sistem belum sempurna. Kita ingin semua anak tertangani sejak awal, dan tidak ada yang terlewat dari Dapodik,” tutup Munafri.(*)
Tinggalkan Balasan