MAKASSAR – Menjelang musim penghujan, Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menghadapi potensi banjir. Para legislator meminta langkah mitigasi diperkuat melalui koordinasi lintas instansi dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat wilayah.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menilai upaya antisipasi banjir sejauh ini belum berjalan optimal. Ia menyebut mutasi pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan turut memengaruhi kesiapan lapangan.
“Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan menyusul di kecamatan. Tentu ini memerlukan waktu untuk adaptasi,” ujar Udin, Rabu (8/10/2025).
Politisi PDIP ini mengapresiasi program Kampung Siaga Bencana yang dijalankan Pemkot di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya. Namun menurutnya, fokus program masih lebih banyak pada penanganan pasca-bencana, sementara aspek pencegahan belum tergarap maksimal.
“Program ini sudah tepat, tapi lebih banyak fokus pada tanggap bencana dan rehabilitasi. Aspek pra-bencana juga penting untuk diperkuat dan sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya wilayah rawan banjir,” jelasnya.
Komisi A juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi seperti BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.
“Koordinasi pra-bencana belum terlihat berjalan dengan baik. Belum pernah kami dengar ada pertemuan lintas instansi yang membahas langkah-langkah sebelum bencana,” tambahnya.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Komisi A berencana menjadwalkan rapat kerja bersama para camat setelah proses mutasi selesai. DPRD juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Perda Penanggulangan Bencana agar penanganan bencana di Makassar memiliki dasar hukum yang kuat.
Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot belum menunjukkan langkah konkret menghadapi musim hujan. Ia menegaskan, penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif.
“Saya belum melihat adanya persiapan khusus dari Pemkot untuk antisipasi banjir. Program Kampung Siaga Bencana memang baik, tapi fokus utama seharusnya memperbaiki sistem drainase agar banjir bisa dicegah,” ujarnya.
Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran program jangka panjang.
“Kami berharap Pemkot dan DPRD dapat memprioritaskan anggaran serta langkah konkret untuk mengatasi banjir. Ini masalah yang berulang setiap tahun, jadi perlu strategi berkelanjutan, bukan hanya penanganan sementara,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan