MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilainya belum optimal dalam menjalankan program maupun menyerap anggaran daerah.
Kritik tersebut disampaikan Supratman usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian hasil reses kedua tahun 2025, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, hingga memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025, serapan anggaran di beberapa dinas masih sangat rendah—bahkan hanya berkisar 3 hingga 5 persen.
“Kalau serapan baru 5 persen, kemungkinan besar itu hanya untuk belanja pegawai dan ATK (alat tulis kantor). Belum ada program konkret yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar politisi Partai NasDem itu di Gedung DPRD Makassar.
Supratman menilai lambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen para pejabat dalam menjalankan tugas. Ia menyoroti fenomena kinerja setengah hati di kalangan aparatur akibat isu mutasi jabatan yang merebak belakangan ini.
“Banyak kepala dinas, camat, dan lurah yang bekerja asal-asalan karena merasa akan segera diganti. Ini tidak sehat. Pemerintahan harus tetap berjalan, apapun situasinya,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa rotasi jabatan seharusnya dimaknai sebagai upaya penyegaran organisasi, bukan alasan untuk menurunkan etos kerja. Supratman bahkan mendukung percepatan rotasi pejabat oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, agar birokrasi dapat segera bekerja secara maksimal.
“Saya justru berharap rotasi itu dipercepat. Supaya siapa pun yang ditunjuk bisa langsung bekerja maksimal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Supratman juga menyinggung lemahnya tindak lanjut terhadap hasil reses DPRD. Menurutnya, banyak aspirasi warga yang belum diakomodasi dalam kebijakan maupun program pemerintah.
“Reses itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah momen menyerap kebutuhan riil masyarakat. Tapi kalau program pemerintah tidak sinkron, artinya suara rakyat belum dianggap sebagai prioritas,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan