MAROS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir dan PD Pasar.
Juru Bicara Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan kritik tersebut dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar Selasa (1/7/2025).
“Bahkan kendaraan yang hanya singgah sebentar di ATM pun masih dipungut retribusi parkir. Hal-hal seperti ini perlu dievaluasi secara adil dan transparan,” tegas Hartono.
Selain isu parkir, Fraksi PKS juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan PAD dari sektor pajak reklame, terminal, dan pasar tradisional. Hartono menilai potensi besar dari sektor-sektor tersebut belum tergarap maksimal akibat lemahnya pengawasan serta sistem pemungutan yang belum transparan dan efisien.
Untuk itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar agar mempercepat digitalisasi sistem PAD, memperkuat integrasi data antar-SKPD, serta melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang dinilai stagnan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar PAD tidak terus bergantung pada potensi lama yang tidak berkembang,” ujarnya.
Fraksi PKS juga mengusulkan agar Pemkot menjalin lebih banyak kemitraan dengan sektor swasta dan memberikan pelatihan intensif bagi petugas pemungut pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Kami menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal Kota Makassar,” tutup Hartono.(*)
Tinggalkan Balasan