MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menandai keberhasilan Pemkot Makassar mempertahankan opini WTP sebanyak sembilan kali, sejak pertama kali diraih pada LKPD Tahun Anggaran 2015. Prestasi tersebut kemudian berlanjut pada 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, hingga 2024. Satu-satunya jeda terjadi pada tahun 2020, saat Makassar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Serah terima LHP BPK atas LKPD 2024 untuk seluruh daerah di Sulawesi Selatan dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (26/5/2025). Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham hadir langsung, bersama Ketua DPRD Makassar Supratman.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemkot atas capaian ini.
“Ini tentu pencapaian luar biasa. Saya berharap capaian ini terus dipertahankan. Di bawah kepemimpinan Pak Appi dan Ibu Aliyah, saya optimistis prestasi ini akan berlanjut bahkan meningkat ke depan,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Wali Kota Munafri Arifuddin juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK atas dukungan selama proses pemeriksaan laporan keuangan.
“Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan BPK dan seluruh jajarannya atas arahan dan dorongan yang sangat berarti dalam penyempurnaan laporan-laporan keuangan kami,” kata Munafri.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi cerminan dari kondisi fiskal Pemkot Makassar yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Yang paling penting dari laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan eksisting pemerintah kota. Itu menjadi dasar bagi kami dalam merancang kebijakan dan memaksimalkan program-program,” tegasnya.
Munafri juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam meraih opini WTP.
“Tata kelola yang baik mencerminkan proses administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.(*)
Tinggalkan Balasan