JAKARTA — Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang resmi dikukuhkan sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030.

Husniah dipercaya memimpin Bidang Harmonisasi Kebijakan dan Perundang-undangan, didampingi Bupati Tebo, Agus Rubiyanto sebagai sekretaris bidang.

Pengukuhan pengurus dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto.

Dalam keterangannya, Husniah menyatakan bahwa APKASI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah pusat dalam menyinergikan program-program daerah dan kebijakan nasional.

“Melalui APKASI, kami para bupati dapat menyinergikan program-program daerah dengan kebijakan nasional. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” ujar Husniah.

Ia juga menegaskan komitmennya mendukung penguatan peran APKASI sebagai forum penyampai aspirasi dan kepentingan pemerintah kabupaten se-Indonesia.

Momen pengukuhan ini turut dimanfaatkan sebagai forum diskusi antar kepala daerah untuk merumuskan agenda kerja APKASI lima tahun ke depan. Fokus pembahasan mencakup:

  • Percepatan transformasi digital di daerah

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

  • Penguatan ekonomi lokal

  • Pengawalan implementasi otonomi daerah

Ketua Umum APKASI 2025–2030, Bursah Zarnubi, menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

“Terkadang kita bersalaman, terkadang juga ada ketegangan, terutama saat menyikapi perbedaan kepentingan dan tafsir regulasi. Tapi APKASI adalah forum yang mempertemukan kita semua demi kemajuan bangsa,” kata Bursah.

Ia menambahkan, APKASI merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang bertujuan memperkuat pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

“APKASI bukan sekadar organisasi, tetapi instrumen strategis yang sejak awal dirancang untuk mengawal dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah,” ujarnya.

Tito menyambut baik pengukuhan Dewan Pengurus APKASI. Ia berharap asosiasi tersebut dapat menjadi wadah aspirasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan persoalan daerah kepada pihak terkait.

Selain itu, Mendagri mendorong para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk turut mencari solusi atas persoalan bangsa, salah satunya terkait politik di daerah yang kerap berbiaya tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri menyarankan agar para bupati mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan Dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” ujar Tito.

Agar PAD meningkat, Tito mengusulkan agar kepala daerah mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta. Jika ekosistem bisnis sektor swasta hidup, maka akan ada peningkatan pendapatan ke daerah hingga ke tingkat nasional.

Post Views: 294