JAKARTA — Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8/2026). Aksi bertajuk #MerebutKembaliIndonesia itu dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB dan diperkirakan diikuti sekitar 1.000 mahasiswa serta masyarakat sipil.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan publik terhadap DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Massa juga meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung untuk berdialog.

“Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara,” kata Mixel.

GERAM membawa 10 tuntutan utama, yakni:

  1. Meminta Prabowo-Gibran dimintai pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai berpotensi memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperlebar ketimpangan.
  2. Menghentikan dan mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait anggaran, transparansi, dan potensi patronase politik.
  3. Menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat dan mendorong sistem perpajakan yang lebih progresif.
  4. Menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, berkualitas, serta menolak komersialisasi pendidikan dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
  5. Meminta harga kebutuhan pokok diturunkan dan upah buruh dinaikkan demi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.
  6. Mendesak pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional serta mempercepat bantuan dan pemulihan korban.
  7. Menuntut pemenuhan hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi.
  8. Mendesak demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon yang dinilai memperluas peran militer di ranah sipil.
  9. Meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, termasuk pegiat HAM, agraria, dan buruh, serta pembebasan tahanan politik.
  10. Mendesak penyitaan aset hasil korupsi dan pemanfaatannya untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan wilayah terdampak bencana.

GERAM menegaskan aksi tersebut bukan sekadar penyampaian pendapat, tetapi bagian dari kontrol masyarakat terhadap kinerja DPR RI.

Post Views: 105