SULSELONLINE.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa masih banyak politik uang di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan kunci pada acara forum diskusi sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (8/8/2023).
“Kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan,” kata Mahfud, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam, Selasa.
“Banyak (politik uang), ada yang borongan melalui ‘botoh-botoh’, melalui pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak lho di KPU meskipun sudah independen,” ujarnya lagi.
Politik uang yang melibatkan KPU, menurut Mahfud, bahkan sampai di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
“(KPU) itu ada sampai ke daerah bahkan di tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, KPU beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi tidak dipimpin oleh presiden.
“Jadi jangan salah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat KPU bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi,” ujar Mahfud mengutip kompas.com.(*)
Tinggalkan Balasan