Watampone – Warga Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menggelar demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Aksi yang berlangsung di Kantor Bupati Bone pada Kamis (14/8/2025) sore itu sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong dengan aparat.
Sekitar pukul 16.00 Wita, massa yang tergabung dalam *Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone* melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan kantor bupati. Mereka menuntut Bupati Bone Andi Asman Sulaiman atau Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin hadir memberikan penjelasan langsung.
Hingga batas waktu yang diberikan, kedua pejabat tersebut tak kunjung menemui massa. Sekitar pukul 16.23 Wita, demonstran berusaha memaksa masuk ke kantor bupati. Polisi dan Satpol PP yang berjaga melakukan penghadangan sehingga terjadi aksi saling dorong.
Jenderal Lapangan aksi, Taufiqurrahman, mengaku kecewa karena janji menghadirkan bupati atau wakil bupati tidak ditepati.
“Kami merasa dipermainkan sehingga memaksa masuk. Banyak warga mengeluh, ada yang pajaknya naik berkali-kali lipat, tidak masuk akal,” ujarnya.
Sekitar pukul 19.51 Wita, Wakil Bupati Andi Akmal akhirnya menemui massa, didampingi Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi dan Dandim 1407/Bone Letkol Inf Laode Muhammad Idrus.
Di hadapan massa, Andi Akmal menegaskan bahwa tarif PBB-P2 tidak naik. Menurutnya, yang mengalami kenaikan hanya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai bagian dari penyesuaian zona nilai tanah (ZNT).
“Saya pastikan tidak ada kenaikan PBB-P2. Jangan terprovokasi. Yang ada hanya penyesuaian NJOP sesuai saran KPK dan BPN Bone,” jelasnya.
Ia membantah isu kenaikan PBB hingga 300 persen.
“Itu hoaks. Tidak ada kenaikan sampai sebesar itu,” tegasnya.
Andi Akmal juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang tengah terbebani utang Rp300 miliar, warisan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga kini APBD mengalami defisit.(*)
Tinggalkan Balasan