MAROS – Hingga akhir Agustus 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros baru mencapai Rp191 miliar atau 55,81 persen dari target Rp342 miliar.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah capaian bulanannya. Beberapa sektor pajak dan retribusi pun belum menunjukkan hasil maksimal.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) misalnya, baru terkumpul Rp12,3 miliar atau 30,39 persen dari target Rp40,5 miliar. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tercatat Rp25,7 miliar atau 41,52 persen dari target Rp62 miliar. Pajak perhotelan baru Rp1,9 miliar atau 55,74 persen dari target Rp3,5 miliar.
Retribusi juga masih rendah, seperti pemanfaatan barang milik daerah (BMD) di Dinas Pertanian yang baru Rp15 juta atau 15,55 persen dari target Rp100 juta. Retribusi di Dinas Perikanan mencapai Rp580 juta atau 64,47 persen dari target Rp900 juta. Sementara sektor pariwisata baru menyumbang Rp1,9 miliar atau 21,30 persen dari target Rp9 miliar.
Meski begitu, ada beberapa sektor yang menunjukkan capaian tinggi. RSUD dr. La Palaloi sudah mengumpulkan Rp47,2 miliar atau 85 persen dari target Rp55 miliar. Dinas Kesehatan menyumbang Rp17,3 miliar atau 63 persen dari target Rp27,2 miliar. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga mencatat Rp155 juta atau 89 persen dari target Rp175 juta.
Menurut Andi Davied, capaian rendah di sektor pariwisata dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pada kunjungan. Sementara untuk alat dan mesin pertanian (alsintan), pemanfaatannya dinilai tidak maksimal karena biaya pemeliharaan lebih besar daripada potensi pendapatan. Bupati Maros pun menyarankan agar alsintan yang tidak produktif dihapus dari sumber pendapatan.
Meski realisasi PAD hingga Agustus masih di bawah 60 persen, Andi Davied optimistis capaian akhir tahun bisa tembus 96–98 persen. “Biasanya PBB di triwulan IV tinggi akselerasinya. Tahun sebelumnya juga bisa tembus 98 persen,” ucapnya.
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, mengungkapkan ada faktor kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi realisasi pajak. Sekitar Rp10 miliar berpotensi hilang akibat kebijakan pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah. “Ada 2.400 dokumen yang digratiskan,” jelasnya.
Meski demikian, Ferdiansyah menegaskan kinerja pajak tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. “Tahun lalu dari pajak hanya terkumpul Rp105 miliar, sementara tahun ini sampai Agustus sudah Rp121 miliar. Ada kenaikan Rp16 miliar. Dengan tren ini, target PAD diyakini tetap bisa tercapai,” katanya.(*)
Tinggalkan Balasan